DPRD di desak keluarkan rekomendasi 134

511 views

Unjuk rasa massa terkait K2

Pusakapublik.com – DOMPU- Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), hari ini kamis 20/07/2017 mendapat kunjungan rakyat yang berunjukrasa. Mereka adalah korban kasus perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori Dua (K2), yang bertujuan meminta dukungan Lembaga rakyat setempat untuk ikut memperjuangkan nasib mereka agar dikembalikan hak – haknya sebagai PNS.

Dalam orasinya, sejumlah anggota korban K2 ini mendesak DPRD Kabupaten Dompu untuk menerbitkan surat rekomendasi sebagai dukungan politik untuk menyelamatkan dan mengamankan amar putusan PTUN Mataram yang mewajibkan Bupati Dompu dan BKN Regional X Dempasar agar mengembalikan posisi 134 orang CPNS dan haknya sebagaimana keadaan semula, serta mendesak Bupati Dompu untuk segera mempercepat proses pengangkatan 390 orang CPNS menjadi PNS Kabupaten Dompu. Dan orasi pun tetap berjalan denga baik karnah harapannya semua masa aksi meneriak kepada 30 Anggota DPRD Kabupaten dompu untuk segera dikembalikan hak-haknya sebagai PNS. Masa aksi pun masih tetap dan teriak untuk secepatnya menerbitkan Rekomendasi dari Anggota DPRD Kabupaten

Selain itu mereka meminta kepada DPRD setempat untuk segera menganggarkan dana untuk pembayaran gaji kepada 134  CPNS K2 pada APBD tahun 2017 kabupaten Dompu. Dimana mereka telah dinyatakan sah sebagai CPNS sebagai konsekwensi atas amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mewajibkan kepada tergugat dalam hal ini Bupati Dompu untuk mengembalikan posisi 134 CPNS  dan haknya sebagaimana keadaan semula. Dengan ini kami selaku yang di jadikan korban dalam kasus k2 ini  merasa resah selama berberapa bulan akhir ini ujur masa aksi yang tetap masih menuntut dengan gaji yang sempat di tahan berberapa bulan lalu di karnah kan bahwa kami tidak di angap untuk di jadikan PNS di kabupaten.

Korban kasus CPNS K2, akhirnya diterima oleh sejumlah anggota DPRD dan kemudian berdialog dengan sejumlah pimpinan Fraksi yang ada di DPRD yang diselenggarakan di ruang paripurna dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Dompu Yuliadin S.

Beberapa poin tuntutan para korban kasus K2, mendapat respon positif dari semua Fraksi di DPRD dan mereka sepakat meminta kepada pimpinan DPRD untuk membuat rekomendasi guna memperjaungkan hak – hak para CPNS K2

Dialog antara korban kasus K2 dengan DPRD tersebut, kemudian menghasilkan keputusan bahwa Jum’at 21/07/2017 akan dibentuk BANMUS DPRD guna merumuskan beberapa hal sebagaimana yang menjadi tuntutan korban kasus K2. “Jum’at besok Banmus akan dibentuk untuk menentukan tindakan lebih lanjut” ungkap Ketua DPRD Dompu Yuliadin S.Sos saat mengetok palu sidang untuk mengakhiri

Kehadiran korban K2 di bawah komando Muttaqun dan Dedi Purwanto sebagai Korlap ini, mendapat pengawalan ketat dari Aparat Kepolisian Polres Dompu untuk mengamankan jalan aksi unjukrasa. (Pp003)

Dompu DPRD K2

Related Post

Leave a reply