Sekolah Gratis yang Mahal (Antara Mimpi dan Kenyataan)

487 views

Maman (Kepala SMP Negeri 1 Madapangga dan Ketua MKKS Kab. Bima)

Oleh:  M   A   M   A   N

Sekolah Gratis Yang Mahal, (Antara Mimpi dan Kenyataan)

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Pasal 31 ayat UUD RI Tahun 1945 menjelaskan bahwa: (1) setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menjelaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan

menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi tujuan itu. Salah satu diantaranya ialah program pemerataan perolehan pendidikan bagi seluruh warga negara melalui perluasan akses layanan pendidikan. Wujudnya ialah dibangunnya sekolah-sekolah hingga di kawasan pedalaman. Di sisi lain, masyarakat kita ditantang untuk menjawab perubahan global yang terjadi begitu cepat sebagai akibat dari perkembangan Ilmu, Pengetahuan, Teknologi,  Komunikasi, dan Seni (Ipteks) yang sangat cepat dan telah berkonsekuensi logis terhadap cara hidup dan tatanan kehidupan seluruh masyarakat Indonesia.

Sejak era reformasi bergulir, gelombang globalisasi pun mencuat yang menuntut kemampuan masyarakat untuk arif dan bijak menghadapinya. Jika mereka tidak mampu beradaptasi dan mengikuti perkembangan global, maka mereka terbelakang dan tertindas oleh zaman. Sejak itu pula, masyarakat kita (termasuk Bima) dihadapkan pada fenomena yang dramatis. Kondisi ekonomi, sosial, budaya, bahkan ahlak manusia mulai merosot yang berbias pada pudarnya peradaban asli Mbozo. Jika dipandang dalam spektrum pendidikan secara nasional, kenyataan ini memberikan gambaran, bahwa pendidikan di Indonesia telah gagal memanusiakan-manusia. Hal ini terjadi sebagai salah satu akibat tidak optimalnya peran pelaku pendidikan dalam membangun peradaban bangsa dengan segala keterbatasan yang dimiliki.

Akhir-akhir ini, konflik sosial dan psikologis dalam bentuk kekerasan merebak terjadi di mana-mana, yang berdampak pada kerisauan dan kekutiran kedamaian. Para pakar pun berdebat serius membahas penyebab dan berupaya menemukan solusinya. Dugaan kegagalan sektor pendidikan dalam membangun manusia beradab, telah memberikan sumbangsih terhadap terjadinya konflik. Kenyataan ini disebabkan oleh berbagai faktor yang saling-kait mengait seperti antara lain rendahnya pendidikan orangtua. Kondisi ini diperparah lagi oleh masih adanya campur tangan pemerintah pusat dalam pengelolaan sekolah. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sekedar ilustrasi kosong agar warna desentralisasi pendidikan menjadi cantik. Sistem politik dan praktik yang dianut bangsa Indonesia saat ini juga telah melengkapi kendala tidak optimalnya sistem pengelolaan pendidikan. Konsep pendidikan gratis juga telah memberikan sumbangsih ’minus’. Dampaknya terasa pada terkikisnya motivasi warga sekolah dalam menjewantahkan hakekat tujuan pendidikan. Pendidikan sebagai sebuah sistem juga tidak terjewantahkan dengan baik. Pada kondisi seperti ini, guru pun ikut terbuai dalam lingkaran masalah, kreatifitas dan inovatif mereka ikut pupus. Kondisi seperti ini tengah melanda sekolah di daerah ini.

Di sisi lain, substansi Ipteks dalam proses pembelajaran di sekolah telah berhasil membentuk manusia untuk hidup dalam sebuah sistem yang kompetitif tanpa dikawal dengan nilai Imtaq dan kejujuran sebagai pengendali. Dampaknya ialah sirnanya peradaban manusia di tengah-tengah percaturan global dalam berbagai aspek kehidupan.

Untuk melerai kekompleksan masalah tersebut, hendaknya diambil tindakan solution dan action yang jitu yakni berupa kebijakan yang mampu memberi peluang bagi berseminya motivasi, kreativitas, etos kerja, kejujuran, kedisiplinan, dan toleransi di tengah-tengah pluralitas etnis, agama, sosial, ekonomi, dan sebagainya, bagi semua warga sekolah. Berikut ini dideskripsi berbagai problema dan solusinya.

Rendahnya Pendidikan Orangtua

Jika dipandang dalam perspektif teoretis, maka tingkat pendidikan orangtua sangat berpengaruh terhadap pola pikir dan wawasan sehubungan dengan cara membimbing dan/atau mengarahkan anaknya dalam hal pendidikan dan pembelajaran. Karena tingkat pendidian rendah, maka jenis pekerjaan dan tingkat pendapatan seseorang juga menjadi rendah, yang pada gilirannya akan menentukan kemampuan setiap orangtua untuk memenuhi berbagai kebutuhan pendidikan anaknya.

Karena tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan yang dilakoni orangtua peserta didik pada sebagian sekolah di daerah ini amat rendah, lahan pertanian yang kian menipis, lapangan kerja yang sulit, diperparah lagi oleh tuntutan kebutuhan hidup keseharian  yang semakin menanjak, ‘para’ orangtua terpaksa harus mengadu nasib ke berbagai daerah lain bahkan diluar negeri dengan merelakan anak-anaknya ditinggal bersama tetangga dan neneknya. Padahal masih banyak pekerjaan alternatii di daerah ini. Kontrol, kasih sayang, dan perhatian orangtua terhadap anaknya menjadi pupus ditelan globaliasasi yang menunjukkan karakter seperti anak tidak terdidik. Nenek, paman, tetangga, memang juga manusia penyayang, tetapi kasih sayang mereka tidaklah setara dengan kasih sayang orangtua yang melahirkannya. Kepemilikan uang belanja yang banyak, buah dari kiriman orangtua dari negeri seberang telah menyalakan nyali sebagian mereka untuk tidak mau kalah dengan perkembangan zaman. Pada kondisi seperti ini, Uang dijadikan Tuhan dan penentu segala-galanya.

Kasus tramadol, ugal-ugalan sepeda motor, kepemilikan gadget super mahal, dan gaya hidup mewah, acapkali dilakoni oleh anak-anak yang ditinggal pergi dengan kebiasaan beruang. Tidaklah menutup kemungkinan ketika uang habis, mindset mereka menjadi kreatif untuk mendapatkan uang pemenuhan hasratnya melalui pencurian sepeda motor, dan kasus negatif lainnya. Jika ini terjadi pada suatu sekolah, hendaknya pihak sekolah menambah tugasnya menjadi orangtua, yakni orangtua yang sebenar-benarnya orangtua. Menghentikan orangtua peserta didik untuk mengadu nasib ke luar daerah juga tidaklah mudah. Solusi yang dapat ditawarkan untuk melerai problematika ini ialah melalui: (a) peningkatkan kegiatan pengembangan diri/eskul dengan program yang tidak melangit. Program eskul hendaknya benar-benar hasil keterbacaan dari potensi dan bakat mereka yang telah digali oleh guru BP/BK melalui sebaran instrumen pembongkar bakat, sehingga keseharian tugas guru BP/BK bukanlah sebagai pelerai perkelahian siswa sebagaimana yang diduga oleh masyarakat selama ini, tetapi bertindak sebagai pencegah. Ketidakterbacaan potensi dan bakat ini telah memicu peserta didik kita menjauh dari program eskul; (b) hendaknya sekolah sebagai tempat transitnya kiriman orangtua. Bila perlu rekening kiriman dipegang oleh sekolah. Tentu ini dilakukan terlebih dahulu melalui berdiplomasi dengan pihak orangtua, orangtua tempat titipan, komite sekolah, dan pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika ini dapat dilakukan, maka masuk keluarnya uang peserta didik terpantau dan dapat disetir sesuai kebutuhan. Hal ini bukanlah opini tetapi penulis telah melakukannya pada saat memimpin suatu sekolah yang kondisi orangtuanya di atas rata-rata bekerja diluar negeri/daerah. Upaya ini telah berhasil meminimalisasi berbagai kasus kenakalan peserta didik; (c) hendaknya proses pembelajaran disekolah melibatkan dan/atau memadukan secara berimbang ranah kognisi, afeksi, dan psikomotorik. Berdasarkan hasil supervisi dan observasi yang dilakukan terhadap beberapa sekolah, baik perencanaan pembelajaran maupun pelaksanaan pembelajaran menunjukkan bahwa proses pembelajaran telah didominasi oleh ranah kognisi hafalan dan mengabaikan ranah afeksi dan psikomotorik. Maka jangan heran jika sebagian anak-anak kita sangat super dalam pengetahuan tetapi terpuruk dalam perilaku karena otak mereka telah terisi dengan berbagai konsep pengetahuan yang tidak seirama dengan fakta keseharian mereka. Pembelajaran contextual and learning sangatlah dibutuhkan dalam hal ini. Selain itu, pendidikan agama hendaknya menjadi core dalam pendidikan karena jika seseorang telah baik agamanya, maka semua kehidupannya menjadi baik.

Pendidikan Gratis yang Salah Konstruk

Pendidikan gratis (selanjutnya disebut sekolah gratis) adalah sekolah yang tidak memungut biaya dari peserta didik, orangtua/wali peserta didik, baik biaya investasi maupun biaya operasi pada tingkat pendidikan dasar (PP. No.: 48 Tahun 2008). Sementara itu, untuk biaya-biaya lain, tidak ditanggung oleh pemerintah seperti biaya transportasi, pakaian seragam, dan biaya-biaya lain (penambahan materi, darmawisata, dan sebagainya). Dengan kata lain, komponen biaya untuk memenuhi kebijakan ‘pendidikan gratis’ adalah berupa subsidi. Subsidi ini pun masih disertai sejumlah prasyarat, yaitu jika besaran dana bantuan yang diberikan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi lebih kecil dari biaya operasional sekolah, pemerintah daerah dan siswa harus menutupi kekurangan dana tersebut. Begitu juga, jika dana yang diberikan jumlahnya sama atau lebih besar, orang tua siswa dibebaskan dari iuran pendidikan. Ini berarti bahwa sumber pembiayaan dari program ‘pendidikan gratis’ dapat berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan orangtua..

Seringkali pendidikan hanya dijadikan barang jualan politik selama masa kampanye seperti konsep pendidikan gratis. Konsep itulah yang berkembang dan terkonstruk dimasyarakat saat ini. Dampak negatifnya ialah kurang dapat berkembangnya sekolah karena biaya operasional sekolah sangat tergantung dari bantuan pemerintah. Orangtua tidak dapat menuntut banyak karena merasa telah mendapatkan kemudahan (pendidikan gratis). Dana yang dikucurkan pemerintah menjadi sia-sia, jika orangtua tidak mendukung memotivasi anaknya untuk bersekolah.

Hemat penulis, tidak ada yang salah dengan program ini, toh sudah banyak negara yang mensubsidi pendidikan masyarakatnya, sehingga biaya hidupnya pun berkurang dan SDM-nya berkualitas. Yang penting, program ini didukung sepenuhnya oleh berbagai pihak dan teknisnya perlu dibenahi ulang. Penyakit masyarakat kita dalam masalah mutu ialah, semakin murah bahkan gratisnya sebuah pelayanan, maka mutunya semakin menurun. Hal ini yang tidak diperhitungkan oleh pemerintah. Sekolah jelas tiap bulan harus membayar gaji guru dan satgas UPTD tidak tetap, mengeluarkan biaya operasional sekolah seperti ATK, listrik, air, telepon, internet yang biayanya tidak sedikit. Kemudian muncul pertanyaan, pihak sekolah harus mengambil biaya dari mana, sementara kompensasi dari pendidikan gratis dibayarkan pertriwulan. Ruang gerak pengembangan kegiatan pun dipagar dengan kawat besi dengan besaran yang sudah dipaku mati. Untuk tetap jalannya proses pendidikan dan pembelajaran, terpaksa sekolah harus ‘gali lubang-tutup lubang’ untuk secercah pelayanan prima bagi peningkatan mutu pendidikan.

Jika kondisi seperti ini, mengakibatkan guru (walau tidak semua), tapi tidak bisa dipungkiri, hampir semua orang jelas money oriented, ditambah kebutuhan hidup yang kian hari kian mencekik, GTT/PTT juga membutuhkan transpor dan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga kadang menjadi ogah-ogahan mengajar. Hal ini tentu saja mengakibatkan peserta didik menurun dari segi kualitas.

Solusi yang dapat ditawarkan agar dapat keluar dari jeruji konsep pendidikan gratis ini yakni: (a) secara bersama dengan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah berkampanye mengubah mindset masyarakat bahwa pendidikan itu mahal, buang hajat di kakus saja dibayar, baju yang berkualitas itu mahal, jangan mau pakai baju murahan, apalagi baju gratisan. Orangtua jangan hanya bisa melahirkan tetapi juga harus bertanggungjawab dalam pendidikan anaknya. Salah satu bentuk tanggungjawabnya ialah ikut membiayai proses pendidikan dan pembelajaran anaknya. Selama menjadi guru, jarang keluar dari mulut orangtua yang berterimaksih kepada guru atas kelulusan anaknya menempuh US/UN misalnya. Tapi jika guru menyuruh kumpulkan uang kepada siswa untuk membeli mukennah untuk tujuan salat berjamaah di sekolah, orangtua/masyarakat ribut bagai perang dunia ke-2. Guru memang tidak hebat, tetapi telah mampu mencipta orang menjadi hebat.; (b) untuk mengurai mindset pendidikan gratis, pemerintah melalui Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah telah menegaskan bahwa tugas komite sekolah antara lainnya sebagai Penggalang Dana. Yang bertanggungjawab terhadap biaya pendidikan ialah Pemerintah (pusat), Pemerintah daerah, dan Orangtua. Sosialisasikan ini secara kontiunitas dan berkesinambungan. Penulis yakin-seyakin yakinnya bahwa jika biaya pendidikan dari orangtua hasil galangan Komite Sekolah itu jelas peruntukan dan akurat pengelolaannya tidak akan menuai masalah; (c) penggalangan dana ini harus dilakukan secara serentak oleh semua Komite Sekolah dan jenjang; (d) pembiayaan pendidikan perlu di tinjau ulang. Pemerintah meninjau hal teknis, dan para guru pun meninjau kedalam hati mereka, jangan sampai imbas dari pendidikan gratis ini membuat kualitas pendidikan semakin terpuruk; (b) kompensasi pendidikan gratis berupa Biaya Operasional Sekolah hendaknya dibayarkan perbulan.

Itulah dua hal pokok yang dihadapi pendidikan kita saat ini dan berbagai alternasi-solutif yang ditawarkan. Semoga bisa…!

Dena Kenyataan Mahal Maman Mimpi Sekolah Gratis

Related Post

Leave a reply