Menggantang ASA (P) di PILKADES Serentak

377 views

Oleh: Ilyas Yasin (Dosen STKIP Yapis Dompu)

 

Pilkades serentak 33 desa di kabupaten Dompu pada  23 November  besok siap digelar. Dapat  dikatakan bahwa  hajatan  politik lokal ini merupakan sebuah  antiklimaks di tengah aneka masalah yang menyandera desa saat ini: mulai dari soal  ketidakpercayaan (destrust) yang mendera pemerintahan desa, kampanye politik negatif bahkan kampanye hitam antarcalon, ancaman penjudi yang bisa mempengaruhi hasil pemilihan, lunturnya kepemimpinan  kharismatik hingga kian lemahnya kohesi sosial di tengah masyarakat desa..

Rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap aparat desa merupakan persoalan umum birokrasi di Indonesia. Tetapi isu itu kian seksi seiring penggelontoran dana desa yang cukup besar. Ini pula yang membuat banyak orang tertarik merebut  jabatan-jabatan di  desa guna memburu sumber-sumber ekonomi baru itu.  Persoalan kepercayaan tersebut terlihat dari banyaknya  gejolak di desa,  terutama berkaitan dengan dugaan penyimpangan dana desa. Meski ketidakpercayaan itu sebagiannya bersumber dari prasangka semata, namun jelas hal itu tidak dapat diabaikan. Betapapun gejolak  itu menunjukkan bahwa ada mekanisme dan sistem yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Karena itu, harus dicari jalan keluar agar masyarakat tidak terus-menerus tersandera oleh prasangka.

Pada November 2012, saat menjadi panelis uji visi misi calon kades di sebuah desa di Kecamatan Pajo, saya membentangkan tiga persoalan utama yang dihadapi desa yakni krisis kepercayaan, krisis pangan, dan krisis air bersih. Ketika dua krisis terakhir kian teratasi krisis kepercayaan justeru bertambah massif. Ini tentu  menyedihkan karena kepercayaan adalah modal utama  dalam mendorong partisipasi dan semangat keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa. Bahkan secara “ekstrem” saya  menantang para calon kades untuk melakukan pembuktian terbalik maupun mengumumkan kekayaan pribadi mereka di depan warga.

Saya membayangkan, jika kades terpilih mengumumkan kekayaan pribadi lalu diliput oleh media, maka hal itu akan mengurangi destrust tersebut. Sesederhana apapun cara itu dilakukan akan berefek terhadap pemulihan kepercayaan publik terhadap aparat desa. Bahkan preseden itu akan “menampar” penyelenggara negara di atasnya,  karena kampanye mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good and clean government) sudah dimulai dari tingkatan pemerintahan paling bawah. Di tengah wabah destrust,  hal itu  akan mengirimkan pesan positif untuk mengurangi prasangka dan kecurigaan publik. Sayang sekali, seperti diduga, meski para calon menyampaikan kesanggupannya namun akhirnya janji tersebut hampa. Kades terpilih tidak membuktikan janjinya.

Ironisnya, rendahnya kepercayaan terhadap pemerintahan desa diperparah lagi oleh beberapa kasus moral (misalnya perselingkuhan) yang menerpa beberapa oknum kades, sehingga menambah beban masalah di desa. Hal itu terutama disebabkan oleh usia oknum  kades yang rata-rata masih muda. Di sisi lain, preseden buruk itu akhirnya mempengaruhi elektabilitas dan legitimasi kades dari kalangan muda, padahal  mereka justeru diharapkan membawa perubahan di desanya.

Sementara itu, seiring tampilnya kalangan muda sebagai elit baru di desa, pada saat bersamaan kepemimpinan kharismatik-tradisional juga terus tergerus. Kepemimpinan kharismatik-tradisional seperti tokoh agama dan tokoh adat semakin melemah. Hal itu berdampak pada makin renggangnya kohesi sosial di desa. Para ahli sudah lama menyampaikan keprihatinannya akan terjadinya perubahan drastis ini dimana sistem kebudayaan di desa semakin mengalami pendangkalan dan kering kerontang. Kebudayaan di desa yang semula bersifat guyub dan menganut solidaritas mekanis itu telah tergantikan oleh sistem kebudayaan material dan solidaritas-fungsional.

Akibatnya, saat Pilkades seperti sekarang  kerusakan kebudayaan itu begitu nyata sebagaimana praktik politik uang, kampanye hitam, maupun terjadinya polarisasi sosial yang tajam di desa. Terutama dalam menghadapi konflik-konflik sosial, lemahnya kepemimpinan karismatik-tradisional  di atas mengakibatkan rapuhnya kohesi sosial  tersebut sulit dikendalikan. Sedangkan penyelesaian konflik oleh elit desa yang masih muda tersebut kerapkali tidak mampu melahirkan resolusi konflik secara substansial, karena hanya mengandalkan penyelesaian konflik   melalui pendekatan formalistik, bukan pendekatan  kultural.

Karena itu, meski desa dewasa ini  mendapatkan sumber pendanaan  yang melimpah, namun hal tidak otomatis persoalan di desa teratasi. Sebaliknya, dana desa malah memicu munculnya konflik-konflik baru di desa. Melihat kerusakan kebudayaan di desa, terutama wabah politik uang dalam ajang Pilkades seperti sekarang, maka pertanyaannya: logiskah kita berharap   pemimpin yang baik dari cara  yang buruk? Berharap lahir pemimpin yang profesional  dan bersih  di tengah kerusakan kebudayaan desa yang parah ibarat kita menggantang asap. Kita tak ubahnya  mengharapkan pelangi di tengah terik matahari.

Asap Pilkades Serentak

Related Post

Leave a reply