POLITIK UANG Adalah Penyakit Demokrasi

1324 views

(Furkan, SH, MH./ Ketua STIE Yapis Dompu)

 

Istilah Demokrasi berasal dari bahasa latin yang berarti (Demos dan Cratos) kekuasaan rakyat atau rakyat yang berkuasa.

Bagi Negara-Negara di era milenia sekarang ini istilah Negara Demokrasi bukan sesuatu yang tabu, dan bahkan Negara Demokrasi ini menjadi pilihan terutama bagi kita bangsa Indonesia.

Manifestasi dari negara demokrasi ditandai dengan adanya prosesi pemilihan pemimpin baik di lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif yang dilakukan secara teratur/periodik dan terus menerus berkelanjutan, artinya pelaksanaan demokrasi dilakukan secara teratur/periodik dalam waktu 5 (lima) tahunan dan secara terus menerus berkelanjutan.

Demokrasi dengan pesta rakyat bernama pemilu, Pilpres, Pilkada dan Pilkades adalah proses pergantian kepemimpinan dengan maksud agar kekuasaan tidak didominasi oleh satu kekuasaan sebab kekuasaan jika hanya di pegang oleh satu orang maka akan muncul kesewenang-wenangan, muncul ketidakadilan, bahkan muncul upaya untuk menumpuk harta yang sebanyak-banyak (Korupsi). Karena sejatinya manusia ketika berada disinggasana kenikmatan maka akan lupa rakyatnya.

Itulah tujuannya, proses demokrasi dilakukan secara periodik yakni dalam rangka membatasi kekuasaan yang lama dan perkempanjangan.

Berdemokrasi adalah menjalankan konstitusi negara dengan tujuan sebagaimana ternaktub dalam penggalan pembukaan UUD RI Tahun 1945 alinea keempat” bahwa terbentuknya negara bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia…”

Tujuan bernegara ini terlupakan, oleh eforia demokrasi yang kebablasan, kepentingan untuk berkuasa tak terhindarkan walau menempuhnya dengan jalan Dosa dan melanggar norma-norma yang ada.

Salah satu dosa dan penyakit demokrasi adalah semakin akutnya politik uang ( money politik). Entah kapan dan siapa yang memulai sehingga budaya politik uang ini semakin menjadi momok para penganut nilai-nilai demokrasi.

Penyakit politik uang ini membahana disetiap ruang dan level demokrasi tak pelak juga melibatkan organisasi negara, parpol, ormas, organisasi olah raga dsb. Apa tujuannya yakni menjaga gengsi dan kehormatan meskipun kualitas hanya pas-pasan…

John Makrof (2002) mengatakan Demokrasi Indonesia mengalami hybrid demokrasi yang artinya bahwa praktek-praktek demokrasi berjalan bersama-sama dengan praktek non demokrasi.

Menurut saya apa yang diungkap oleh Jhon Makrof mempunyai makna bahwa demokrasi yang kita jalakan banyak di pengaruhi oleh hal-hal non demokrasi termasuk salah satunya pengaruh politik uang.

Bagamana cara proses politik uang ini terjadi? Bagi poltik berskala besar yang membutukan biaya politik yang sangat banyak tentu pelaku/ pemain politik tidak berjalan sendiri mereka akan membangun diel-diel dengan para investor politik biasanya pengusaha- pengusaha kaya untuk membiayai politik mereka. Dan banyak metode maupun praktek politik uang demi meraih kekuasaan.

Tentu diel yang dibangun, jika proses politik berjalan mulus maka konsekwensi adalah berpengaruh pada intevensi kebijakan terutama pada kebijakan politik anggaran.

Masyarakat, apalagi yang awan pasti tidak memahami siklus politik seperti ini, yang mereka pahami ada uang untuk beli beras dan persoalan politik dengan berbagai konsekwensi biar diserahkan kepada para pelakunya.

Kondisi masyarakat yang apatis seperti ini dengan penyerahan tanggungjawab sepenuhnya kepada para pelaku politik ini sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

Menurut Dr. Budi Djatmiko bahwa para pelaku politik hanya memikirkan dua hal yakni kekuasaan dan uang, sementara rakyat diabaikan.

Satu-satunya cara mengobati penyakit demokrasi yang bernama politik uang dalam level suksesi apapun adalah kesadaran baik pelaku (para calon) maupun masyarakat…

Seperti ungkapan Gubernur DKI Bang Anis Rasyid Baswedan ketika menutup Hotel Alexis mengatakan bahwa masih ada yang berharga yakni nilai kehormatan dan penegakkan aturan, itu tak ternilai…

Saya pikir dalam proses demokrasi pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Dompu yang akan kita helat tanggal 23 November 2017 mendatang masih ada yang lebih berharga dari uang seberapapun besarnya yakni nilai demokrasi dan peneggakan hukum itu sendiri…

Mari saudara-saudaraku yang sedang menghelat pilkades serentak di Kabupaten Dompu kita jaga kemurnian demokrasi yang kita perjuangkan selama ini jangan sampai terjual dengan nominal tertentu.
#savepilkadesserentak
#savedemokrasi
#Tolakpolitikuanh

(Sumber: https://web.facebook.com/furkan.dompu.7/posts/1086446594825197)

Demokrasi Penyakit Politik Uang

Related Post

Leave a reply