JENDELA LANGIT “Tuhan dalam Lintasan Demokrasi”

290 views

Oleh: Idhar (Dosen PAI STKIP Yapis Dompu)

 

Perjuangan menuju konteks politik merupakan momen demokrasi yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu contohnya momen pilkades serentak di beberapa Kabupaten di seluruh Indonesia yang dilaksanakan hari Kamis, 23 November 2017 lalu, gaungnya hampir menyaingi suasana pilkada. Suasana hidup berkelompok, berkotak-kotak, berdasarkan warna atribut dan persamaan ideologi menghiasi langit demokrasi, hal ini sangat tampak dan mudah dijumpai, sebab sudah menjadi tardisi dalam berpolitik memperkuat dan mempertahankan khusus basis politik pada H-1 dikarenakan banyak gerakan bergerilia mensukseskan paslon masing-masing. Berdasar pada pengalaman pilkades tahun 2012, walau KPU beserta panitia pilkadesnya sudah menentukan aturan sedemikian rupa, tetap saja terjadi malpraktik (money politic) atau terjadinya jual beli suara. Beberapa jalan yang ditempuh tim sukses untuk mencapai kemenangan, ini sangat beragam dan terkadang bisa dikatakan ekstrim. Ekstrim yang dimaksud adalah berani melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh KPU, tetapi lebih dari itu adalah melanggar nilai-nilai ilahiah, diantaranya tidak diperbolehkan terjadinya money politic.

Dalam mewujudkan kepentingan politik, ada beberapa unsur penting yang terlibat, antara lain:

“Keterlibatan Tuhan dalam Pilkades?”

Pertarungan meraih simpati dari sejumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam memperebutkan posisi selaku pemimpin di tingkat desa ini ternyata melibatkan juga keberadaan Tuhan. Biasa penulis mendengar dan melihat, pada momen pergulatan politik seperti ini sering terjadi kasus bahwa sudah jauh-jauh hari para calon dan tim sukses berkelana memburu atau menjumpai beberapa orang yang dianggap ahli dalam mengkaji kemenangan sebelum bertanding, seperti: mendatangi para ulama, dukun, dan sejenisnya demi mendapat pencerahan dan penguatan memahami peluang kemenangan sebelum pilkades dilaksanakan.

Para calon juga mendadak berubah kebiasaan menjadi dermawan, bersikap peduli, jam silaturrahmi bertambah, senantiasa terlibat dalam kegiatan masyarakat, rela berkorban, dan sederet sifat baik lainnya, yang ditampilkan sejak ada keinginan untuk mencalonkan diri. Kebanyakan manusia ketika ada keinginan baru ingat Tuhan, kalau tidak ada kepentingan Tuhan terlupakan, maksudnya pengabdian kita pada Tuhan sangat intens hanya pada saat ada kepentingan, termasuk di dalamnya kepentingan pilkades. Ingatlah bahwa Tuhan pernah menyampaikan pada manusia melalui pernyataannya “asykurkum wasykurulii” yang bermakna “jika engkau (manusia) ingat kepada-Ku, maka Aku akan mengingatmu”.

Keterlibatan Tuhan adalah selaku perancang takdir dan nasib seseorang, manusia menyadari atau tidak sesungguhnya nasib dan perjalanan hidup manusia jauh sebelum manusia lahir sudah menjadi garis tangan (jalan hidupnya) sudah ditentukan oleh Tuhan. Tuhan Maha Mengetahui segala sesuatu yang menjadi rencana manusia, termasuk di dalamnya proses memilih dan dipilih menjadi seorang pemimpin, jauh sebelum manusia tercipta Tuhan sudah lebih dulu menentukan bentuk demokrasi (musyawarah/dialog) dengan malaikat untuk mencipta manusia menjadi pemimpin di bumi. Berarti jauh sebelum kita ada Tuhan sudah memperkenalkan demokrasi, (Q.S. 2: 30) berbunyi:

Terjemahnya:

Dan ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya hendak Aku menjadikan seorang khalifah di muka bumi, mereka berkata: mengapa Engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih memuji dan mensucikan Engkau? Tuhan berfirman: sesungguhnya Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”. (Kementrian Agama RI: Al-Qur’an dan Terjemahnya: 2010).

. Kemudian untuk menjadi khalifah di bumi, Tuhan membekali Adam dengan ilmu pengetahuan yang cukup, (Q.S. 2: 31-32). Karena menjadi seorang pemimpin harus paham terhadap apa yang dipimpinnya, makanya membutuhkan ilmu.

Jadi, kebiasaan manusia “memaksa Tuhan terlibat” dalam urusannya atau memaksa Tuhan mengabulkan permintaanya, padahal manusia tidak menyadari bahwa dirinya tidak siap menerima takdir Tuhan, termasuk ditakdirkan siap kalah. Tapi, biasanya para calon dan tim sukses hanya siap menang, tapi tidak siap kalah.

Menjelaskan rangkaian kondisi seperti ini, bahwa segala sesuatu sudah dirancang oleh Allah s.w.t. jauh sebelum manusia ada di atas permukaan bumi, (Yahya Com: 2016).

Perlu diingat bahwa Tuhan tidak terlibat dalam segala bentuk tindakan negatif, termasuk menggerakkan individu melakukan money pilitic, sebab itu adalah murni ikhtiar manusia.

 

Ikhtiar Para Calon dan Tim

Sudah merupakan sebuah keniscayaan, jika seseorang ingin meraih sesuatu maka dia harus berusaha sungguh-sungguh. Pepatah Arab menyatakan: “man jadda wa jadda” bermakna: “barangsiapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan mendapatkannya”. Berdasrkan pengamatan, setiap adanya perhelatan demokrasi para calon dan tim sukses sudah jauh-jauh hari sebelum resmi menjadi calonpun mempersiapkan diri dengan segala kemampauan yang dimiliki. Tapi, ada beberapa hal yang penulis sesalkan, yakni ketika seseorang mencalonkan diri mereka hanya maju dengan modal keyakinan dan dukungan. Ada hal yang sangat substansial yang terlupakan, yakni merancang visi misi dan program tidak berdasarka fakta empiris. Artinya, pada saat membuat program kerja tidak berdasrkan hasil survei, sehingga program tidak tepat sasaran, tidak efektif, pemborosan dana desa, dan tidak melibatkan ahli, sehingga arah pembangunan yang ingin dicapai tidak jelas.

Selanjutnya, para calon dan tim, sebenarnya berkewajiban mengendalikan simpatisannya,  jika terjadi hal-hal yang tidak sesuai harapan. Dan satu hal yang sangat penting menurut saya, yakni adanya sikap yang kuarng pro-aktif  (tidak mendukung) terhadap program kerja atau proses pemerintahan yang berjalan, yang ditunjukkan bagi partisipant yang berada pada pihak yang dinyatakan kalah dalam pemilu. Sebagai kita harus menjunjung tinggi hasil demokrasi.

 

Pemilih Cerdas.

Peran pemilih atau partisipant sangat menentukan jalannya demokrasi, lebih-lebih perannya pemilih cerdas sangat diharapkan. Setiap individu selaku warga negara yang taat terhadap Undang-Undang dan Ideologi negara mempunyai hak pilih yang dilindungi oleh Undang-Undang, diantaranya: hak hidup, hak beragama, hak pilih maupun dipilih, beserta hak mendapatkan keamanan. Jadi, setiap individu berhak menentukan pilihannya, tidak mesti berdasrkan pengaruh atau atas dasar dorongan orang lain. Karena, sifatnya PEMILU di Indonesia mengenal asas “LUBER”, yakni: langsung, umum, bebas, dan sangat rahasia. Sebenarnya kalau setiap orang memahami benar asas tersebut, menurut hemat penulis segala kemungkinan yang terjadi seperti menolak hasil pemilu, caos, bentrok kedua kubu yang berbeda pilihan, dan sebagainya bisa diminimalisir. Tapi, sayang, … “asas tersebut hanya tinggal slogan”. Hal ini bisa dilakukan demi menjaga keutuhan demikrasi di bumi pertiwi.

Ada beberapa kriteria pemilih cerdas, yang dijelaskan oleh Setiawan pada saat sosialisasi KPUD Kab. Dompu di STKIP Yapis Dompu, 30 Maret 2017 beberapa waktu yang lalu tentang bagaimana mewujudkan “Pemilih Cerdas Untuk Pemilu Berkualitas”, antara lain:

  • Mengetahui visi dan misi calon;
  • Mengetahui program kerja calon;
  • Kenali riwayat hidup calon dan partainya;
  • Setelah menilai, pastikan pilihannya, (Setiawan: 2017).

Dari beberapa kriteria tersebut, minimal bisa menjadi indikator dalam menentukan pilihan, karena pemilih cerdas tidak asal menentukkan pilihannya sebelum mengetahu identitas calon pemimpin yang ingin dipilih.

 

Money Politik dan Barter Suara

Fakta menunjukkan di era demokratis ini, di mana demokrasi bukan lagi barang asin bagi masyarakat. Sejak jaman Orde Lama pada era Bung Karno yang dikenal dengan mengadopsi Sistem Perlementer, Orde Baru pada era Soeharto yang lebih dikenal Demokrasi Terpimpin yang terlihat ototriter, dan selanjutnya Orde Revormasi sejak 1998 sampai sekarang. Sebenarnya masyarakat Indonesia mulai dari pusat hingga pelosok desa sudah mengenal dan terbiasa dengan sistem demokrasi, namun seiring perkembangan tersebut malpraktik seperti money politic, barter suara dengan barang (kebutuhan), hal itu tetap terjadi. Mungkin pertanyaan yang mendasar adalah ada apa dengan demokrasi kita?

Hal seperti ini terus terjadi, karena ada beberapa etika dalam berpolitik yang dilanggar, yakni:

 

Etika dalam agama

Hampir setiap praktisi, simpatisan politik tidak memperhatikan etika politik, yakni etika agama yang menyangkut sumber nilai-nilai etika yang tidak pernah kering, karena agama melihat hakikat manusia pada perbuatan baiknya. Dalam agama, tinggi rendahnya seseorang tidak ditentukan oleh harta, ilmu ataupun kekuasaan, tetapi ditentukan sepenuhnya oleh perbuatan baik dan ketaqwaannya dan seberapa jauh nilai-nilai etika menjiwai dan mewarnai segala tindakannya. Dalam pandangan filsafat, ada empat hal pokok yang dibicarakan agama, yakni: Tuhan, manusia, alam, dan kebudayaan. Tetapi dalam hal ini penulis akan menguraikan secara singkat bagaimana etika hubungan manusia dengan Tuhan, dan etika hubungan manusia dengan sesamanya.

 

Etika Hubungan Manusia dengan Tuhan

Etika agama menegaskan bahwa hubungan manusia dengan Tuhan-nya adalah hubungan antara ciptaan dengan Penciptanya, hubungan antara mkhluk dengan al-khalik. Pada tataran ini, manusia pada hakikatnya tidak mempunyai otoritas kekuasaan dan wewenang sedikitpun terhadap Tuhan. Sekuat-kuatnya manusia untuk menentang Tuhan hanyalah akan melahirkan kesia-siaan, bahkan kerugian besar, karena pada akhirnya manusia tetap tunduk dan patuh pada hukum-hukum Allah yang menghidupkan dan mematikannya. Oleh karena itu, etika agama menetapkan keharusan manusia untuk tunduk dan patuh kepada Tuhannya, karena manusia diciptakan Tuhan untuk berbakti dan mengabdi kepada-Nya. Hal ini sesuai dengan pernyataan-Nya dalam Q.S. 51: 56, berbunyi:

Terjemahnya:

Dan Aku tidak menciptakan Jin dan Manusia melainkan supaya mereka taat kepada-Ku”. (Kementrian Agama RI: Al-Qur’an dan Terjemahnya: 2010).

 

Etika Hubungan Manusia dengan sesama

Pada hakikatnya posisi manusia terhadap sesamanya adalah sama dan sederajat, sama-sama sebagai ciptaan (mkhluk) Allah, dan karenanya di hadapan Allah semuanya sama, yang membedakannya hanyalah amal perbuatan atau taqwanya. Oleh karena itu secara individual hubungan manusia dengan manusia lainnya, maisng-masing mempunyai kekuasaan yang sama, setiap individu dengan individu lainnya tidak boleh memaksa apalagi merampas hak-haknya. Hak individu untuk mempertahankan miliknya dilindungi oleh hukum, karena hak itu adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi. Termasuk di dalamnya, hak kemerdekaan individu dalam menentukan pilihannya sesuai dengan nuraninya, berserikat, dan berpendapat.

Semua ini terjadi, adalah akibat gagal paham terhadap demokrasi, semua jadi berantakan, dan yang lebih fatal lagi adalah terjadinya putus hubungan silaturrahmi secara massal terhadap sesama yang dianggap berbeda pilihan, termasuk dalam skop lingkup tetangga, saudara, dan dalam rumah tangga. Penulis tidak habis pikir, seharusnya hadirnya demokrasi adalah sebuah anugerah dalam berpolitik, karena setiap individu dijamin kebebasannya berdemokrasi,  malah demokrasi menjadi malah petaka dalam kehidupan berkelompok, bermasyarakat, maupun bernegara.

 

Etika Politik

Kegiatan politik adalah kegiatan yang bertujuan untuk merebut dan meperoleh kekuasaan, karena dengan kekuasaan seseorang atau kelompok masyarakat akan mempunyai akses yang besar untuk ikut merumuskan dan menetapkan kebijakan publik yang menguntungkan dirinya maupun kelompoknya. Dalam kehidupan politik, seringkali muncul fenomena politik kekuasaan, bukan politik moral, yaitu tindakan politik yang semata-mata untuk membuat dan memperoleh kekuasaan, karena dengan kekuasaan politik yang dimilikinya, seseorang atau kelompok masyarakat akan memperoleh materi, popularitas, dan fasilitas yang membuat hidupnya berkecukupan dan terhormat, (Asy’arie: 2001).

 Pada hal demikian, demi memenuhi tuntutan hidup, kelompok, maka biasa terjadi pelanggaran terhadap etika politik seperti terputusnya tali silaturrahmi terhadap rival politik, penyalahgunaan wewenang, muncul sikap koruptif, bersikap tidak adil, mengutamakan kepentingan golongan, mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan masyarakat. Ingatlah pernyataan Tuhan dalam Q.S., berbunyi: “Inna ‘azda bii la syadiid” Terjemahnya: “sesungguhnya azaku sangat pedih”. (Kementrian Agama RI: Al-Qur’an dan Terjemahnya: 2010).

Sebenarnya, adanya etika, norma, agama adalah untuk menjadi pengontrol bagi setia insan agar dia selamat dari perbuatan-perbuatan penyelewengan, hingga mengantarkannya pada keselamatan dunia dan akhirat. Tuhan mengingatkan dalam potongan pernyataannya lewat firmannya, berbunyi:

Terjemahnya:

Barangsiapa yang mengerjakan amal kebaikan, maka untuk dirinya sendiri, dan barangsiapa yang melakukan kejahatan maka atas dirinya sendiri, dan sekali-kali tidaklah Tuhanmu menganiaya hamba-hamba-Nya”.

Maka, dari itu seorang pemimpin memiliki tanggungjawab yang besar dalam mengemban amanah masyarakat, lebih-lebih tanggungjawab moral kepada Tuhan.

Hakikat Demokrasi

Secara sederhana konsep demokrasi yang dipahami di Indonesia adalah  “Dari Rakyat, Oleh Rakyat, dan Untuk Rakyat”. Ini bermakna bahwa “kedaulatan ada di tangan rakyat”, yang pada intinya memberi kebebasan pada rakyat untuk menentukan pilihannya, termasuk memilih dan dipilih menjadi pemimpin.

Menurut Huber (9197: 325) menyatakan bahwa “democracy is a matter of power and power sharing”, bermakna bahwa demokrasi adalah adanya kontrol satu sama lain. Selanjutnya dikemukakan oleh Huntintong (1991: 9) meyatakan bahwa demokrasi adalah menuntut adanya tanggungjawab dari para wakil (representative) kepada yang diwakili (represented). Termasuk di dalamnya adalah adanya kesempatan bagi rakyat untuk berpartisipasi di dalam semua proses politik.

Di dalam konteks yang esensial itu, demokrasi Indonesia berdasarkan pengalaman empiris belum terbentuk secara kuat dalam pikiran dan karakter masyarakatnya, sehingga makna demokrasi masih mengalami salah implementasi. Menurut Robinson dan Vedi Hadiz (2004), menyatakan bahwa hal itu terjadi karena penguasa pasca-pemerintahan Soeharto telah berhasil melakukan reorganisasi kekuasaan yang oligarkis. Hanya saja, fakta yang tidak bisa dipungkiri adalah bahwa pasca-runtuhnya pemerintahan Orde Baru, sistem politik Indonesia memiliki corak yang lebih terbuka. Kebebasan berpendapat yang termanifestasi dari adanya kebebasan pers, misalnya sangat berbeda dengan apa yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru.

Menurut John Dewey (dalam SP. Varma: 2007), mengemukakan konsep demokrasi partisipasi (participatory democracy). Dewey memandang jantung demokrasi adalah suatu keadaan di mana pilihan manusia merupakan pimpinan utama. Lebih lanjut dijelaskan bahwa suatu masyarakat demokrasi tergantung pada konsensus sosial dengan pandangan pada perkembangan manusia, yang didasarkan atas kebebasan, persamaan, dan partisipasi politik. Bagi Dewey, “kebebasan” tidak sepenuhnya bersifat egosentris. Ia membedakan antara “kebebasan untuk bertindak” yang kadang kala bisa bersifat anti-sosial, dengan “kebebasan berfikir” (yang tumbuh dari pendidikan yang benar) yang akan merangsang keharmonisan sosial dan bahkan kepentingan bersama.

Berdasarkan pandangan John dewey, bahwa demokrasi (kebesan) sifatnya tidak hanya terpusat pada pemegang tampuk pimpinan, tetapi juga dimiliki secara bersama, sehingga dapat menunjang terwujudnya kehidupan sosial yang harmonis.

Menurut hemat penulis, jika demokrasi dipahami sebagai “kebebasan” atau “keterbukaan”, yang absolut, maka akan menghancurkan tatanan demokrasi. Tetapi, demokrasi harus dipahami sebagai “kebebasan” atau “keterbukaan” yang dibatasi oleh norma, nilai yang berlaku, dan hak-hak orang lain.  Demokrasi menjamin, baik kebebasan berekspresi, berpendapat, berserikat, tetapi tidak mengabaikan nilai-nilai demokrasi, seperti menjunjung tinggi hak asasi manusia, menjaga persatuan, taat pada norma atau aturan yang berlaku (taat pada Undang-Undang dan ideologi negara). Tapi kebebasan yang kita miliki sifatnya tidak absolut (tidak mutlak), sehingga demokrasi mesti dimaknai sebagai suatu sikap toleransi yang di dalamnya ada tanggungjawab, yakni menjaga hak sesama. Demokrasi yang benar, yang mengedepankan norma, nilai luhur, falsafah hidup, dan etika, itulah indikator demokrasi yang bisa mewujudkan tujuan bersama.

 

Anarkis Damai Dompu Kebijakan Kecurangan Money_politik Panas Pilkades Politik Tuhan

Related Post

Leave a reply