KORUPSI adalah Penyakit Para Pemegang KEKUASAAN

1202 views

Oleh Dian Prana Jaya, SH., MH. (Managing Partner di kantor advokat “Law Office Jaya and Partner)

Saat ini kita melihat dan merasakan lewat pemberitaan media massa dan elektronik para pengambil Kebijakan kita baik di Pusat maupun di Daerah sedang memperlihatKan Kejahatan secara tersturuktur, sistematis dan massif. Korupsi yang merajalela di seantero Nusantara semakin hari semakin membumi di Negeri ini.
Korupsi adalah salah satu dari sekian banyak masalah yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia. kita menyadari bahwa Korupsi tidak saja mengancam sistem Kenegaraan akan tetapi juga menghambat pembangunan dan dapat menurunkan tingkat Kesejahteraan jutaan orang. Dalam waktu yang tidak terlalu Lama, Korupsi telah menciptakan pemerintah irrasional, Pemerintah yang didorong oleh Keserakahan. Fenonema Korupsi di Indonesia begitu sistemik, sehingga memberi kesempatan untuk melakukan Kejahatan dan merugikan banyak orang, Maka diperlukan Political Will dari Para pemimpin Kita baik yang Berada di Pusat maupun di Daerah untuk Melakukan tindakan nyata sebagai upaya kongkrit untuk mengurangi Kejahatan Luar biasa yang merugikan sendi-sendi ekonomi Bangsa indonesia.
Korupsi saat ini melibatkan para pengambil Kebijakan di tingkat atas, Sistem pemerintah Neoliberal, Sehingga menyebabkan Setiap manusia berkompetisi Mengumpulkan kekayaan sebanyak mungkin apalagi ditambah tuntutan pergaulan semakin hedonisme yang dilakukan oleh istri dari para pejabat Kita.
Dinamika Dan Fenomena Masyarakat Miskin Sebagai anti tesa Kegagalan Negara Mengelolah Pemerintahan Yang baik Good Governance. Sehingga Kelas Dhua afa hanya alat eksprimen untuk melegalkan syarat lahir nya Negara, Petani, Buruh, Kaum Miskin Kota. Mereka adalah simbol eksistensi Negara. Sebagian besar pendapatan Pajak negara dihasilkan dari partisipasi masyarakat kecil yang bergerak pada sektor Pertanian dan pajak bangunan. Padahal Negeri ini kaya akan sumber daya alam yang Berlimpah akan tetapi mereka tetap miskin dan tertindas di negeri nya sendiri. Undang-Undang telah mengatur Bumi dan kekayaan alam di dalamnya digunakan sebesar –sebesarnya untuk kemakmuran Rakyat.
Sesuai yang di cita-citakan oleh Bung Karno dan Bung Hatta Sebagi Bapak para pendiri Bangsa yang menginginkan Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur bagi seluruh Rakyat Indonesia. Tentu dengan Keadaan seperti ini Kita tidak ingin Rakyat sampai putus asa akibat perilaku Korupsi yang sangat merajalela di semua sektor Kehidupan sehingga menimbulkan adanya Persepsi Negatif dari Rakyat terhadap para pemegang Kekuasaan Seperti Gubernur, Bupati, waliKota, Hakim, polisi dan jaksa.
Maka ketika masyarakat tidak lagi percaya kepada Presidan, Gubernur, Bupati, Walikota maka akan terjadi Resistensi yang sangat tinggi sebagai bentuk ketidakkepercayaan terhadap pemeritah. Sadar atau tidak sadar era Reformasi menuntut perubahan di semua aspek kehidupan tidak terkecuali menuntut pelayanan prima dan disertai dengan I’tikad baik dari pemerintah untuk mengurangi pemborosan anggaran Negara yang dikeluarkan oleh pejabat sebagai bentuk efesiensi anggaran di tengah Kemiskinan Yang Melanda bangsa ini.
Ketika para pemimpin kita melakukan Korupsi berarti telah menghianati rakyat dan membunuh jutaan manusia yang tidak berdosa. Sesungguhnya kehampaan pemikiran dan Keserakahan akan mendekatkan pada kekufuran. Kekufuran akan mendekatKan pada Neraka jahanam. Bangsa indonesia adalah Mayoritas umat islam. Islam Mengajarkan doktrin-doktrin Kebenaran sebagai ajaran Qur’an. Secara konseptual, pemerintah harus memperbaiki regulasi dan sistim pemerintahan yang baik karena itu sangat berdampak buruk pada moralitas bangsa.
Dengan demikian, Instrumen negara, baik Kepolisian, kejaksaan, pengadilan untuk memberantasnya secara tuntas. maka yakinlah jika bangsa ini ingin besar dan berkembang secara maju dan pesat seperti bangsa lain harus mulai dari pemimpin untuk memberi contoh dan tauladan kepada masyarakat.
Berbagai penyakit yang mungkin sudah dapat di deteksi dan diagnosis perlu diidentifikasi untuk kemudian dicarikan terapi pengobatannya yang paling mujarab dan efektif. Harus diakui bahwa tidak ada Birokrasi pemerintah yang sama sekali bebas dari berbagai penyakit dan sebaliknya tidak semua jajaran Birokrasi pemerintah yang menderita penyakit semacam ini. Dari analisis Keadaan internal dan eksternal perlunya Good Procurement Governance yang berbasis pada dasar asas Keterbukaan, Akuntabilitas publik, Pengawasan dari semua elemen pro Demokrasi seperti aktivis, mahasiswa, LSM dan pers, advokat. untuk melakukan control dan pengawasan sebagai Kekuatan civil society.
Adapun bentuk Tindakan Korupsi yang marak terjadi:
1) Pemberi suap suap, sogok (Bribery)
Pemberi dalam bentuk uang ,barang,fasilitas dan janji untuk melakuakn atau tindakan melakuan sesuatu perbuatan yang akan ber akibat membawa untung terhadap diri sendiri atau pihak lain,yang ber hubungan dengan jabatan yang di pegang nya pada saat itu.
2) Pengelapan (Embezzlement)
Perbuatan mengambil tanpak hak oleh seorang yang telah diberi kewenangan untuk mengawasi dan bertanggung jawab penuh terhadap barang milik negara oleh pejabat publik maupun swasta.
3) Pemalsuan (Fraud)
Suatu tindakan atau perilaku untuk mengelabui orang Lain atau organisasi untuk ke untungan dan kepentingan diri nya sendiri maupun orang Lain.
4) Pemerasan (Extortion)
Memaksa seseorang untuk membayar atau memberikan sejumlah uang dan barang atau bentuk lain sebagai ganti dari seorang pejabat publik untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Perbuatan tersebut dapat diikuti dengan ancaman fisik atau pun kekerasan.
5) Penyalah gunaan jabatan atau wewenang (Abuse of power)
Mempergunakan kewenangan yang dimiliki untuk melakukan tindakan yang memihak atau pilih kasih kepada kelompok atau per orangan lain nya.
6) Pertentangan Kepentingan memiliki usaha sendiri (internal Trading)
Melakukan transaksi publik dengan menggunakan perusahaan milik pribadi atau Keluarga dengan cara mempergunakan Kesempatan dan jabatan yang di miliki untuk memenangkan Kontrak pemerintah
7) Pilih Kasih (favoritism)
Memberikan pelayanan yang berbeda berdasarkan alasan hubungan Keluarga afiliasi partai politik, suku agama dan Golongan yang Bukan berdasarkan alasan obyektif seperti Kemampuan dan Kualitas rendahnya harga profesionalisme Kerja.
8) Menerima Komisi (commission)
Pejabat publik yang menerima sesuatu yang Bernilai dalam bantuan uang, saham, fasilitas, barang sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan atau hubungan bisnis dengan pemerintah.
9) Nepotisme (Nepotism)
Tindakan untuk mendahulukan sanak keluarga, kawan dekat, anggota partai politik yang sepaham dalam penunjukan atau pengangkatan staf, panitia pelelangan dan pemelihan pemenang Lelang.
10) Kontribusi atau sumbangan ilegal (ilegal constribution)
Hal ini terjadi apabila partai politik atau pemerintah yang sedang berkuasa pada menerima sejumlah dana sebagai suatu Kontribusi dari hasil yang dibebankan kepada Kotrak-kontrak pemerintah.
Pemerintah yang baik harus memegang prinsip asas kepastian hukum sebagai instrumen yang mendasar dalam proses perbaiki tata kelola pemerintah sehingga terciptanya pemerintah yang Bersih clear governance yang bebas dari Korupsi. Era reformasi mengharuskan perbaikan di semua bidang kehidupan diantaranya Bidang politik, ekonomi, Hukum dan pemerintahan.
Reformasi Bidang hukum dengan mulai pembentukan produk-produk hukum yang bersifat basis law serta membentuk hukum yang bersifat sektoral sebagai landasan serta mengatur regulasi yang Ter intergeral termasuk dengan lahirnya Lembaga –Lembaga baru seperti: Komisi pemberantasan Korupsi. Keberadaan KPK Membawa warna tersendiri dalam penegakan Hukum di indonesia, dengan banyaknya mengusut Kasus Korupsi yang melibatkan para pejabat di daerah serta pejabat di pusat. Seharusnya seluruh Komponen mendukung langkah Kongkrit dari KPK sebagai Lembaga yang lahir karena tuntutan dari Reformasi untuk menyelamat kevakuman Hukum serta mengambil peran secara efektif di tengah institusi Hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan yang tidak berjalan sesuai harapan Rakyat. Hukum harus ditegakan di indonesia sesuai`agenda Reformasi,persoalaan bangsa sangat urgent.
Hari ini kita harus tegas menyikapi tindakan korupsi, kolusi dan Nepotisme. Karena kejahatan tersebut dapat merusak sendi-sendi ekonomi Bangsa indonesia. Hasil survei yang dilakukan oleh lembaga Riset dan penelitian 153 Gubernur, Bupati walikota tersangkut Proses Hukum dan sekitar 193 sudah diputuskan oleh Pengadilan bersalah. Bangsa indonesia harus mampu keluar dari penyakit yang merusak sistim ekonomi bangsa serta memiskinkan rakyat indonesia.
Maka dari itu seharusnya para pejabat kita Harus mencontoh para pejuang dahulu yang dengan semangat yang tinggi melawan kolonialisme di Bumi pertiwi dan mengusir mereka dari tanah air Indonesia. Tugas pemimpin dan pejabat menjalankan amanat dan mensejahterakan Rakyat dengan mengisi pembangunan yang baik, efektif, dan efisien Bukan malah merampok dan mengambil uang Rakyat yang pada akhirnya merugikan kepentingan rakyat. Lagi dan lagi Bangsa ini butuh cara yang sistematis sebagai tindakan luar biasa untuk menegakkan keadilan dan kepastian Hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Masayarakat menginginkan Hukum bisa ditegakkan tanpa Pandang bulu Karena hukum di lahirkan untuk memberikan rasa keadilan dan Kepastian Hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kekuasaan Korupsi Pemegang Penyakit

Related Post

Leave a reply