Apa Dampak APBD pada Perekonomian Daerah?

8016 views

(Ilustrasi gambar; winafans.wordpress.com/2012/12/11/)

Pusakapublik.com, Dompu– Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat diartikan sebagai suatu daftar yang memuat perincian sumber-sumber pendapatan daerah dan macam-macam pengeluaran daerah dalam waktu satu tahun. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengartikan APBD sebagai rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Tujuan disusunnya APBD adalah sebagai pedoman pendapatan dan belanja dalam melaksanakan kegiatan pemerintah daerah. Sehingga dengan adanya APBD, pemerintah daerah sudah memiliki gambaran yang jelas tentang apa saja yang akan diterima sebagai pendapatan dan pengeluaran apa saja yang harus dikeluarkan, selama satu tahun. Dengan adanya APBD sebagai pedoman, kesalahan, pemborosan, dan penyelewengan yang merugikan dapat dihindari.

selanjutnya yang tidak kalah pentingnya untuk kita ketahui adalah bahwa APBD memiliki beberapa fungsi, Pertama fungsi Otorisasi; Fungsi otorisasi berarti APBD menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Kedua Fungsi Perencanaan; Fungsi perencanaan berarti APBD menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

Ketiga Fungsi Pengawasan; Fungsi pengawasan berarti APBD menjadi pedoman untuk menilai (mengawasi) apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Keempat Fungsi Alokasi; Fungsi alokasi berarti APBD dalam pembagiannya harus diarahkan dengan tujuan untuk mengurangi pengangguran, pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Dan,  Kelima Fungsi Distribusi; Fungsi distribusi berarti APBD dalam pendistribusiannya harus memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan

APBD merupakan salah satu sumber utama yanga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah, sehingga keterlambatan dalam merealisasikan APBD, akan berdampak terganggunya aktivitas perekonomian di daerah. adapun dampaknya antara lain:

Pertama, APBD mampu memberikan pedoman bagi kegiatan pembangunan ekonomi di daerah. Dengan adanya APBD, Pemerintah daerah memiliki pedoman yang jelas dalam melaksanakan pembangunan ekonomi sehingga semua   kegiatan dapat terarah dan perekonomian daerah diharapkan bisa meningkat. Dengan kata lain keterlampatan pengesahan APBD akan mengganggu kegiatan –kegiatan yang harusnya sudah dapat dilakukan pada awal tahun. Terutama kegiatan yang berkaitan dalam mendukung aktifitas perekonomian masyarakat, dalam hal ini dalam upaya membuka lapangan kerja, mengurangi penduduk miskin dan lain-lain.

Kedua, APBD dapat digunakan sebagai alat perbaikan perekonomian. Jika daerah mengalami gejala ekonomi yang buruk, misalnya mengalami ekonomi biaya tinggi, APBD dapat digunakan sebagai alat untuk memperbaiki perekonomian. Caranya, pada penyusunan APBD tahun berikutnya, pemerintah daerah harus mengurangi atau bahkan menghapuskan beberapa pungutan yang memberatkan. Artinya apabila terjadi keterlambatan dalam pengesahan APBD akan semakin memperpanjang penderitaan masyarakat.

Ketiga, APBD dapat memengaruhi perubahan harga di daerah. APBD dapat berdampak atau perpengaruh terhadap perubahan harga di daerah, misalnya : dalam rangka meningkatkan PAD, pemerintah daerah menaikkan tarif beberapa pungutan, seperti tarif pendaftaran rumah sakit, tarif pengujian kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak hiburan dan pajak sarang burung walet. Semua kenaikan tarif tersebut tentu akan berpengaruh terhadap harga barang dan jasa. Satu hal yang perlu diingat oleh pemerintah daerah, jangan sampai kenaikan-kenaikan tersebut menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Selain itu, keterlambat pengesahan APBD akan menurunkan aktitas perekonomian atau membuat perekonomian lesu karena daya beli masyarakat (khususnya ASN) berkurang.

Keempat, APBD mampu memengaruhi tingkat produktivitas perusahaan. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan produktivitas suatu perusahaan. Dimana Pemerintah dalam menjalankan fungsinya membutuhkan barang-barang hasil output dari perusahan-perusahaan. Perusahaan membutuhkan modal untuk meningkatkan produkstivitasnya. Apabila pemerintah daerah terlambat menetapkan APBD, tentu akan menghambat lalu lintas barang dan jasa, hal itu akan memengaruhi produktivitas perusahaan-perusahaan, seperti perusahaan yang menjual produknya ke daerah lain atau perusahaan yang mendatangkan bahan bakunya dari daerah lain.

Kelima, APBD dapat memengaruhi tingkat pemerataan distribusi pendapatan. APBD berdampak atau berpengaruh terhadap pemerataan distribusi pendapatan. Misalnya, di Dompu kita mengenal adanya sarang burung walet yang tentunya membuat kaya para pemiliknya. Agar kekayaan mereka tidak bertumpuk dan menimbulkan kecemburuan sosial serta menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan maka pada APBD dianggarkan pajak sarang burung walet. Pajak yang dikenakan pada pemilik sarang burung walet akan digunakan pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat banyak. Dengan demikian, distribusi pendapatan di masyarakat diharapkan lebih merata.

Berdasarkan uraian di atas di ketahui bahwa APBD mempunyai dampak atau pengaruh yang besar terhadap perekonomian, khususnya perekonomian daerah. (*)

* Penulis Dodo Kurniawan (Mahasiswa Program Doktor Universitas Brawijaya Malang)

Dampak APBD Dompu Perekonomian

Related Post

Leave a reply