Mengapa Proses Penyusunan dan Penetapan APBD Dompu “Molor” ?

1573 views

Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos bersama Sekda Dompu, H. Agus Bukhari, SH, M.Si menandatangani KUA PPAS APBD Perubahan 2016. ( Foto Ula Suara NTB) Oleh Dodo Kurniawan, SE., ME/ Akademisi STIE-STKIP Yapis Dompu

 

Pusakapublik.com, Dompu- Pemerintah daerah memiliki wewenang dalam penyelenggaraan urusan pemerintah bersama DPRD menurut asas otonomi dan  tugas perbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Negara Tahun 1945 (UU No 23 Tahun 2014).

Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah seperti yang disebut di atas didanai oleh APBD. Penyusunan APBD oleh setiap daerah di Indonesia menjadi wujud penyelenggaraan otonomi yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah melalui penyusunan anggaran.

Landasan dalam penyusunan APBD adalah Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah,  Penyusunan Anggaran Pemerintahan Daerah. Proses perencanaan dan penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) sebagai berikut: (1) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (2) Penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran  Sementara (PPAS); (3) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD); (4) Penyiapan Raperda APBD dan (5) Penetapan APBD, selain itu berdasarkan aturan tersebut telah diuraikan jadwal dalam penyusunan APBD yang berlaku bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia.

Baca Juga: Apa Dampak APBD pada Perekonomian Daerah?

Adanya aturan yang berisikan jadwal tersebut belum mampu untuk mengatasi permasalahan molor (keterlambatan) yang tengah terjadi dalam penyusunan APBD di Indonesia khusus Provinsi NTB yang saat ini sedang menimpa dua kabupaten yakni Kabupaten Lombok Barat dan Dompu,  sehingga kedua kabupaten tersebut terancam mendapatkan sanksi dari Pemerintah Provinsi NTB maupun Pemerintah Pusat. Selain mendapatkan sanksi akibat keterlambatan penyusunan dan penyetapan APBD, akan menyebabkan kedua Kabupaten tersebut tidak dapat secara langsung mendanai proyek-proyek atau kegiatan yang sudah disusun pada setiap SKPD.

Dengan adanya keterlambatan dalam penetapan APBD dapat memberikan dampak negatif. Dampak yang ditimbulkan dari keterlambatan dalam penyusunan dan pengesahan APBD adalah terlambatnya pelaksanaan program pemerintah daerah yang umumnya sebagian besar pendanaan program tersebut berasal dari APBD.

Keterbatasan penyusunan serta pengesahan rancangan tentu akan berdampak pada penyerapan anggaran pada tiap SKPD. Program-program yang harusnya sudah dijalankan namun karena keterlambatan sehingga program tersebut berjalan kurang maksimal atau bahkan harus tertunda. Hal ini tentu sangat mempengaruhi kinerja dari SKPD tersebut. Selain itu, penyerapan anggaran pun tidak maksimal sehingga mengakibatkan dana yang harusnya dianggarkan tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Adanya Keterlambatan penyusunan dan penetapan APBD yang berakibat pada minimnya serapan anggaran setiap SKPD tidak terlepas dari faktor yang mempengaruhinya. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang paling dominan yang mempengaruhinya antara lain;

Pertama, faktor Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah semua orang yang tergabung dalam suatu organisasi dengan peran dan sumbangannya masing-masing akan mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan organisasi.  Kapasitas Sumber Daya Manusia yang mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang memadai mengenai penyusunan anggaran sangat menentukan cepat atau lambatnya penyusunan APBD.

Berdasarkan beberapa penelitian menunjukkan bahwa  SDM sebagai indikator keterlambatan penyusunan  APBD berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Maka untuk meningkatkan kapasitas SDM tersebut Pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi dan pelatihan secara intens tentang sistem penganggaran sesuai peraturan pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang menjadi acuan dalam penyusunan anggaran APBD. Sehingga dengan demikian diharapkan kapasitas Sumber Daya Manusia akan semakin memadai sehingga penyerapan anggaran dapat lebih baik dan program yang sudah di susun dapat dijalankan sesuai rencana yang sudah disusun oleh SKPD.

Kedua, faktor Hubungan Eksekutif dan Legislatif

Tahapan penyusunan APBD selalu berhubungan dengan interaksi antara Eksekutif dan Legislatif. Berdasarkan Permendagri No 21 Tahun 2011  Pasal 87 (1) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) disampaikan kepala daerah kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Pasal (2)  Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD bersama Badan Anggaran DPRD. Pasal (3)  Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Mengingat proses penyusunan APBD melibatkan Eksekutif dan Legislatif dalam setiap tahapan sehingga diperlukan koordinasi dan komunikasi yang efektif sehingga mampu melahirkan kesepakatan maupun kerja sama untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Hubungan yang baik dan selaras dapat mendorong penyusunan APBD yang efektif dan efisien. Namun, bila sebaliknya hubungan eksekutif dan Legislatif tidak berjalan dengan baik dapat berpengaruh buruk pada penyusunan APBD. Dengan adanya hubungan yang baik tersebut maka APBD menjadi tepat waktu untuk disusun dan ditetapkan sehingga penyerapan anggaran akan semakin baik.

Namun, beberapa penelitian menunjukan bahwa hubungan Eksekutif dan legislative sebagai salah satu indikator keterlambatan penyusunan APBD mempunyai pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan anggaran di Daerah. Sehingga  apabila Hubungan Legislatif dan Eksekutif semakin baik maka  penyerapan anggaran akan semakin rendah dan sebaliknya jika Hubungan Eksekutif dan Legislatif tidak berjalan dengan baik akan meningkatkan penyerapan anggaran.

Baca Juga Benarkah Kondisi Makro Ekonomi Dompu Positif? (1)

Ketiga, faktor Regulasi

Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman penyusunan APBD yang terbit tiap tahun seringkali mengatur hal-hal yang sangat rinci, yang membuat Pemerintah Daerah harus senantiasa menyesuaikan dengan ketentuan tersebut.

Dengan semakin baiknya regulasi dan pemahaman Pemerintah daerah dan SKPD maka akan meningkatkan penyerapan anggaran. Namun Faktor Regulasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan anggaran karena terdapat banyak faktor lain yaitu adanya  keterlambatan penerbitan peraturan terkait dana dari pemerintah atasan serta berubah-ubahnya alokasi maupun peruntukkannya, menjadi kendala dalam penyusunan APBD, sehingga tentunya akan mempengaruhi penyerapan anggaran. Hal ini sering terjadi pada dana-dana yang bersifat specific grant seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Gubernur.

Keempat, faktor Kinerja

Salah satu instrumen penting dalam APBD adalah indikator kinerja. Indikator kinerja menunjukkan tingkat yang dicapai dari pelaksanaan program dan kebijaksanaan untuk  mewujudkan visi, misi, sasaran, tujuan dari organisasi sektor publik. Indikator kinerja memiliki peran penting karena indikator ini berguna dalam penentuan kinerja yang dicapai dari pelaksanaan APBD. Indikator kinerja terdiri dari input, output, efisiensi, kualitas, dan outcome.

Indikator Kinerja sebagai salah satu variable keterlambatan penyusunan APBD mempunyai pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap penyerapan anggaran. Adanya pengaruh yang positif menunjukkan bahwa apabila pihak SKPD maupun Pemerintah Daerah mampu dalam menerjemahkan indikator Kinerja ke dalam program yang disusun dalam APBD akan menyebabkan penyerapan anggaran semakin baik. Namun pengaruh Indikator Kinerja  yang tidak signifikan terhadap penyerapan anggaran, hal ini karena dalam proses penyusunan hingga pelaksanaan anggaran pihak SKPD maupun Pemerintah Daerah kurang memperhatikan penggunaan indicator kinerja dalam pelaksanaan program dan hanya dijadikan sebagai acuan.

Baca Juga BENARKAH Kondisi MAKRO EKONOMI Dompu Positif? (2)

Kelima, faktor Penetapan APBD 

Lambatnya pengesahan APBD di daerah yang tidak tepat waktu melahirkan problematika yang cukup serius. Hal ini dikarenakan, pengesahan yang tidak tepat waktu ini akan mengakibatkan pemerintah tidak bisa mendistribusikan rencana-rencana strategis yang telah disusun dengan baik.

Penetapan APBD sebagai salah satu indikator keterlambatan penyusunan APBD mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran  di Daerah.  Artinya semakin tepat APBD disusun maka Penyerapan anggaran semakin baik. Namun dengan adanya keterlambatan penetapan APBD maka akan berdampak dalam penyerapan anggaran SKPD-SKPD yang tidak mencapai 100%.

Lalu apa upaya Pemerintah agar penyusunan APBD tidak terlabat?

Upaya yang perlu dilakukan Pemerintah Daerah Untuk Mengatasi Keterlambatan Penyusunan APBD adalah; Pertama,  Melakukan peningkatan kompetensi dan kapasitas Sumber Daya Manusia, dalam hal ini kemampuan pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan APBD baik dari Pihak SKPD maupun kemampuan dari Pemerintah Daerah itu sendiri. Upaya yang sudah dilakukan yaitu adanya pelatihan penganggaran maupun sosialisasi mengenai penyusunan APBD pada Bappeda serta  Pelatihan bagi bendahara-bendahara di tiap SKPD dalam mengoperasikan serta menggunakan komputer khusunya pencatatan laporan keuangan.  Upaya yang perlu lagi dilakukan Pemerintah Daerah yaitu Pelatihan penyusunan anggaran yang melibatkan semua anggota SKPD khususnya bidang-bidang yang terlibat dalam proses penyusunan hingga pelaksanaan APBD.

Baca Juga Pertumbuhan Ekonomi Menurun, Pengangguran Meningkat dan Kemiskinan Menurun. Kok Bisa?

Kedua,  Peran Kepala Badan, para kepala bidang serta staff Bappeda dan Litbang dalam proses penyusunan APBD sangat penting karena Kepala Bappeda dan Litbang merupakan Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD). Hal ini menuntut tanggung jawab yang besar sehingga diharapkan memiliki kemampuan dan spesifikasi pendidikan yang menunjang tugasnya. Kepala Bappeda dan Litbang yang tidak memiliki basic pendidikan sebagai Perencana Daerah akan dapat memperlambat Penyusunan APBD. Dan

Ketiga,   Keterlambatan Penyusunan APBD di sering terjadi karena dipengaruhi oleh transisi atau adanya pergantian Sistem Keuangan yang dipakai oleh Pemerintah Daerah.  Sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah Daerah dalam Penyusunan APBD harus secepat mungkin untuk dapat beradaptasi dan memahami tata cara (cara kerja) sistem keuangan yang baru dengan melakukan sosialisasi dan pelatihan secara berkala.

Demikian  semoga Bermanfaat******

Dompu Penetapan APBD Molor Penyusunan APBD

Related Post

Leave a reply