Selesai Pelatihan, BPD Harus Mampu Lahirkan Raperdes Inisiatif

1151 views

Kepala DPMPD H. Supardi, S. Sos., M. Si., saat memberikan Sambutan (Foto Amin MD)

PUSAKApublik.com, Dompu- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Dompu, H. Supardi, S.Sos., M.Si meminta kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk bisa menyusun Rancangan Peraturan Desa inisiatif. Penegasan tersebut disampaikan H. Supardi saat membuka Pelatihan Pemantapan Tugas Pokok dan Fungsi BPD yang dilaksanakan di Gedung PKK Kabupaten Dompu, Sabtu (23/12). Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 4 hari yaitu 23-26 Desember 2017.

“Saya minta setelah kegiatan pelatihan ini BPD jl bisa membuat rancangan Perdes inisiatif BPD,” harapnya.

Dikatakan Supardi Rancangan Perdes yang sudah dihasilkan di masing-masing desa ada 4 (empat) yang semuanya disusun oleh Pemerintah Desa dengan mengacu pada peraturan di atasnya. Keempatnya sudah disahkan menjadi Perdes antara lain Rancangan Perdes tentang RPJMDes, Rancangan Perdes tentang RKPDes, dan Rancangan Perdes tentang APBDes.

Untuk regulasi yang bersifat mengatur dan mengikat terhadap warga desa, Supardi berharap BPD mampu melahirkan rancangan Perdes. Dicontohkannya seperti Raperdes tentang larangan mengadakan orgen tunggal pada malam hari.

“Itu bisa dibuatkan rancangan Perdes inisiatif oleh BPD,” urainya.

H. Supardi mencontohkan lagi tentang rancangan Perdes yang mengatur tentang pungutan bila ada Program Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona). Disebutnya ada 52 desa yang masuk laporannya di kepolisian dengan dugaan pungutan liar (pungli) oleh pemerintah desa.

“Dengan adanya Perdes yang mengatur tentang biaya, pemerintah desa tidak lagi terjebak,” jelasnya.

Tampak sejumlah Peserta Pelatihan (Foto Amin MD)

Lebih lanjut Kepala DPMPD menegaskan agar BPD benar-benar memahami tugas pokok dan fungsi serta wewenangnya. Disebutnya fungsi BPD menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Sedangkan tugas dan wewenangnya antara lain : membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa; melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Desa dalam pengurusan dan pengelolaan sumber pendapatan dan kekayaan desa; membahas, menyetujui dan menetapkan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan; mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa; membentuk panitia pemilihan Kepala Desa; bersama Kepala Desa membentuk panitia pemilihan Perangkat Desa; Memberikan persetujuan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa; menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Untuk yang terakhir ini H. Supardi menegaskan agar seluruh BPD membuatnya sebagai pedoman dalam melaksanakan musyawarah.  “Bagaimana melakukan musyawarah tanpa dipedomani tata tertib ? Dengan pelatihan ini BPD diharapkan akan tahu cara menyusun tata tertib musyawarah,” tandasnya.

Di akhir arahannya, H. Supardi menegaskan BPD adalah kolektif kolegian. Tanggung jawab BPD bukan hanya di tangan Ketua BPD, akan tetapi bergandengan tangan dengan anggota BPD yang lain.

“Dalam satu desa jumlah anggota BPD ada yang 9 orang, 7 orang dan 5 orang. Harus kerja sama,” pungkasnya. (Amin MD).

BPD DPMPD Pelatihan Raperdes Inisiatif

Related Post

Leave a reply