Ketimpangan dan Kemiskinan di NTB. Bukti Gagalnya Sistem Ekonomi Kapitalis

1049 views

Keruntuhan komunisme di Uni Soviet yang diikuti dengan berakhirnya perang dingin telah membawa penduduk dunia memasuki transisi sistem ekonomi yang kemudian diisi secara paksa oleh sistem kapitalisme dengan dalih liberalisasi dan globalisasi kepada seluruh Negara-negara di dunia, terutama Negara-negara di dunia ketiga.

Ekonomi kapitalis adalah sebuah sebuah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh kepada para pelaku ekonomi, dalam sistem ekonomi kapitalis pemerintah dapat turutserta untuk memastikan kelancaran perekonomian, dan dapat pula pemerintah tidak turut campur tangan. Persaingan bebas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem perekonomian ini untuk memperoleh laba sebesar besarnya dengan berbagai cara.

Faham Kapitalisme berawal dari Inggris sekitar abad ke 18, kemudian menyebar ke Eropa Barat dan Amerika Utara. Sebagai akibat dari perlawanan terhadap ajaran gereja, tumbuh aliran pemikiran liberalisme di negara-negara Eropa Barat. Aliran ini kemudian merambah ke segala bidang termasuk bidang ekonomi. Dasar filosofis pemikiran ekonomi Kapitalis bersumber dari tulisan Adam Smith dalam bukunya An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations yang ditulis pada tahun 1776. Isi buku tersebut sarat dengan pemikiran-pemikiran tingkah laku ekonomi masyarakat. Dari dasar filosofi tersebut kemudian menjadi sistem ekonomi, dan pada akhirnya kemudian mengakar menjadi ideologi yang mencerminkan suatu gaya hidup (way of life).

Smith berpendapat motif manusia melakukan kegiatan ekonomi adalah atas dasar dorongan kepentingan pribadi, yang bertindak sebagai tenaga pendorong yang membimbing manusia mengerjakan apa saja asal masyarakat sedia membayar “Bukan berkat kemurahan tukang daging, tukang pembuat bir, atau tukang pembuat roti kita dapat makan siang,” kata Smith “akan tetapi karena mereka memperhatikan kepentingan pribadi mereka. Kita berbicara bukan kepada rasa perikemanusiaan mereka, melainkan kepada cinta mereka kepada diri mereka sendiri, dan janganlah sekali-kali berbicara tentang keperluan-keperluan kita, melainkan tentang keuntungan-keuntungan mereka.” (Robert L. Heilbroner;1986, dalam Muhammad Yulianto, 2015) ). Motif kepentingan individu yang didorong oleh filsafat liberalisme kemudian melahirkan sistem ekonomi pasar bebas, pada akhirnya melahirkan ekonomi Kapitalis.

Milton H. Spencer (1977) dalam (Werhane & Werhane, 2010), menulis dalam bukunya Contemporary Economics: “Kapitalisme merupakan sebuah sistem organisasi ekonomi yang dicirikan oleh hak milik privat (individu) atas alat-alat produksi dan distribusi (tanah, pabrik-pabrik, jalan-jalan kereta api, dan sebagainya) dan pemanfaatannya untuk mencapai laba dalam kondisi-kondisi yang sangat kompetitif.”

Pandangan ekonomi kapitalis terhadap apa yang harus di produksi, bagaimana menggunakan factor-faktor produksi, dan untuk siapa barang tersebut harus di produksi.

  1. Dalam hal apa yang harus di produksi, secara umum menyangkut dengan hal-hal yang berkaitan dengan barang dan jasa yang dibutuhkan manusia, dan secara khusus menyangkut dengan kesesuaian antara kebutuhan manusia dan daya beli. Peningkatan produksi sebanyak-banyaknya secara mikro, dan mengejar pertumbuhan ekonomi setinggi-tinggiya bila dipandang dari teori makronya.
  2. Pemanfatan faktor-faktor produksi berprinsipkan dengan menggunakan faktor-faktor produksi seminimal mungkin dengan hasil yang semaksimal mungkin.
  3. Dalam perekonomian kapitalis menjawab tentang untuk siapa barang di produksi dijawab dengan teori harga.

Pandangan ekonomi kapitalis terhadap nilai (value) barang. Pandangan mengenai nilai (value) barang dalam perekonomian kapitalis setidaknya membahas 2 hal, pertama nilai guna (utility value), dan nilai tukar (exchange value)

Semakin banyak satuan suatu barang dikonsumsi individu, semakin kecil guna batas yang diperoleh orang tersebut, bahkan akhirnya menjadi negatif. Teori ini dikenal sebagai “hukum guna batas yang semakin menurun” (the law of diminishing marginal utility) yang dikenal juga dengan sebutan “hukum gossen I”, karena pandangan ini pertama kali dikemukakan oleh Hermann Heirich Gossen (1810-1858 M)

Yang dimaksud nilai guna suatu barang dan jasa dalam kapitalisme ditentukan oleh penilaian subyektif individu dari satu unit atau beberapa unit barang yang dikonsumsinya pada saat mencapai kepuasan maksimum. Dengan demikian berdasarkan “hukum guna batas yang semakin menurun”, pada titik tertentu nilai guna suatu barang menurun, pada titik tertentu pula suatu barang tidak dianggap berguna bagi individu, dan bahkan pada titik negatif barang tersebut dianggap sama sekali tidak berguna. Dalam pandangan ini, maka seorang individu dituntut mengkonsumsi barang sebanyak-banyaknya (rakus) sampai batas kepuasan maksimum bukan sampai batas sesuai kebutuhan.

Nilai tukar (exchange value) didefinisikan sebagai kekuatan tukar suatu barang dengan barang lainnya atau nilai suatu barang yang diukur dengan barang lainnya (An Nabhani: 10: 2000). Untuk menghindari kesalahan penaksiran nlai tukar maka diciptakanlah sebuah alat yang disebut alat tukar, biasanya berupa emas ataupun uang (harga) Jadi harga merupakan sebutan khusus nilai tukar suatu barang. Atau dapat dikatakan perbedaan antara nilai tukar dengan harga adalah niai tukar merupakan penisbatan pertukaran suatu barang dengan barang-barang lainnya secara mutlak, sedangkan harga merupakan penisbatan nilai tukar suatu barang dengan uang.

Kekuatan permintaan (demand) dan kekuatan penawaran (supply) menentukan tingkat harga barang dan jasa. Logika teori ini tidak terjadi secara mutlak dan mengharuskan adanya syarat-syarat (asumsi) agar teori tersebut terjadi, seperti faktor-faktor lainnya dianggap tetap (cateris paribus) seperti pendapatan, selera, harga barang lain dan lain-lain.

Harga dalam perekonmian kapitalis berperan sebagai standar nilai barang dan peranannya dalam menentukan kegiatan produksi – konsumsi – distribusi.

Namun kenyataan menunjukkan bahwa umat manusia sudah gerah dengan sistem kapitalis tersebut. Krisis ekonomi yang makin parah menjadi fenomena paling mencolok. Mekanisme pasar bebas yang terdiri atas permintaan dan penawaran (supply and demand)  yang dipercaya mampu mengatur kegiatan masyarakat dengan sebaik-baiknya ternyata tidak terwujud. Sistem ini telah menimbulkan masyarakat yang tidak egalitarian dan menciptakan keserakahan bagi masyarakat banyak, disamping itu muncul keserakahan dari para pendukung kapitalisme yang disertai individualism.

Beberapa dampak negatif yang timbul akibat sistem ekonomi kapitalis; 1) Kapitalisme melahirkan ketidaksamaan (inequaity), atau kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Umumnya orang mengakui bahwa kapitalisme memang dapat mendorong produktifitas tinggi, tetapi tidak dapat menghilangkan ketimpangan, 2) Kapitalisme yang secara teoritis memberikan kesempatan yang sama (equality of opportunity) kepada setiap anggota masyarakat, dalam kenyataannya bersifat diskriminatif. Hanya mereka yang dekat dengan sumber dana, sumber informasi, atau dekat dengan penguasa saja yang sering mendapat kesempatan.

Prinsip Dasar Ekonomi Kapitalis.

Lembaga hak milik swasta merupakan elemen paling pokok dari kapitalisme. Pemberian hak pemilikan atas harta kekayaan memenuhi tiga macam fungsi ekonomi penting: Para individu memperoleh perangsang agar aktiva mereka dimanfaatkan seproduktif mungkin.

Hal tersebut sangat mempengaruhi distribusi kekayaan serta pendapatan karena individu-individu diperkenankan untuk menghimpun aktiva dan memberikannya kepada para ahli waris secara mutlak apabila mereka meninggal dunia.

Ia memungkinkan laju pertukaran yang tinggi oleh karena orang memiliki hak pemilikan atas barang-barang sebelum hak tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain. Dengan demikian kapitalisme sangat erat hubungannya dengan pengejaran kepentingan individu. Bagi Smith bila setiap individu diperbolehkan mengejar kepentingannya sendiri tanpa adanya campur tangan pihak pemerintah, maka ia seakan-akan dibimbing oleh tangan yang tak nampak (the invisible hand), untuk mencapai yang terbaik pada masyarakat. Kebebasan ekonomi tersebut juga diilhami oleh pendapat

Legendre yang ditanya oleh Menteri keuangan Perancis pada masa pemerintahan Louis XIV pada akhir abad ke 17, yakni Jean Bapiste Colbert. Bagaimana kiranya pemerintah dapat membantu dunia usaha, Legendre menjawab: “Laissez nous faire” (jangan mengganggu kita, [leave us alone]), kata ini dikenal kemudian sebagai laissez faire. Dewasa ini prinsip laissez faire diartikan sebagai tiadanya intervensi pemerintah sehingga timbullah: individualisme ekonomi dan kebebasan ekonomi

Dengan kata lain dalam sistem ekonomi kapitalis berlaku “Free Fight Liberalism” (Sistem Persaingan Bebas). Siapa yang memiliki dan mampu menggunakan kekuatan modal (Capital) secara efektif dan efisien akan dapat memenangkan pertarungan dalam bisnis. Paham yang mengagungkan kekuatan modal sebagai syarat memenangkan pertarungan ekonomi disebut sebagai Kapitalisme.(Prinsip-prinsip ekonomi islam: Muhamad Yulianto).

Ekonomi kapitalis tidak mempunyai prinsip saling menolong secara murni tetapi lebih condong kepada mencari keuntungan semata mata(individualistis). Dalam materi pembelajaran ekonomi kapitalis tidak pernah mengajarkan tentang etika dalam melakukan kegiatan ekonomi, pengertian etika yang dimaksud adalah keuntungan bagi kedua belah pihak (konsumen dan produsen), hal yang terjadi akibat tidak diajarkannya etika dalam sistem ekonomi kapitalis adalah adanya kepentingan sepihak dalam artian konsumen tidak peduli kepada produsen tentang berapapun biaya yang dikeluarkan olehnya untuk menghasilkan barang tersebut, dan yang penting baginya adalah bagaimana harga barang tersebut dapat diperolehnya dengan harga yang serendah-rendahnya, dan sebaliknya para produsen menggunakan berbagai macam cara agar barang yang dihasilknnya itu dapat bertahan lama dan menghasilkan keuntungan. Kepentingan sepihak ini memunculkannya sikap egois.

Sebagai contoh seorang produsen bakso dan tahu yang menggunakan formalin, yang sebagaimana diketahui faomalin itu berbahaya jika masuk kedalam tubuh manusia yang masih hidup, dalam prinsip ekonomi kapitalis hal ini tidak dipermasalahkan, dengan syarat jangan sampai ketahuan. Berbeda halnya dalam ekonomi islam yang berasaskan saling menguntungkan dan menghindari sikap egois dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Kegagalan ekonomi kapitalis

Paul Omerod dalam buku The Death of Economics (1994) dalam (Mubyarto, 2002). Menuliskan bahwa ahli ekonomi terjebak pada ideologi kapitalisme yang mekanistik yang ternyata tidak memiliki kekuatan dalam membantu dan mengatasi resesi ekonomi yang melanda dunia. Mekanisme pasar yang merupakan bentuk dari sistem yang diterapkan kapitalis cenderung pada pemusatan kekayaan pada kelompok orang tertentu.

Mirip dengan buku Omerod, muncul pula Umar Vadillo dari Scotlandia yang menulis buku, ”The Ends of Economics” yang mengkritik secara tajam ketidakadilan sistem moneter kapitalisme. Kapitalisme justru telah melakukan ”perampokan” terhadap kekayaan negara-negara berkembang melalui sistem moneter fiat money yang sesungguhnya adalah riba.

Dari berbagai analisa para ekonom dapat disimpulkan, bahwa teori ekonomi telah mati karena beberapa alasan. Pertama, teori ekonomi Barat (kapitalisme) telah menimbulkan ketidakadilan ekonomi yang sangat dalam, khususnya karena sistem moneter yang hanya menguntungkan Barat melalui hegemoni mata uang kertas dan sistem ribawi. Kedua, Teori ekonomi kapitalisme tidak mampu mengentaskan masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Ketiga, paradigmanya tidak mengacu kepada kepentingan masyarakat secara menyeluruh, sehingga ada dikotomi antara individu, masyarakat dan negara. Keempat, Teori ekonominya tidak mampu menyelaraskan hubungana antara negara-negara di dunia, terutama antara negara-negara maju dan negara berkembang. Kelima, terlalaikannya pelestarian sumber daya alam.

Sampai hari ini ekonomi kapitalisme masih mendominasi seantero bumi dengan segala kekurangannya. Kondisi renta yang tertatih untuk bertahan dari terpaan spekulasi sektor non riil (virtuall sector) sebagai basis perekonomian, siap mengancam kapan saja. Krisis terjadi secara berulang begitu nyata, walaupun bisa diredam krisis akan datang lagi dengan waktu yang lebih pendek dan lebih keras hantamannya.

Ekonomi kapitalisme yang berpatokan pada mekanisme pasar bebas dengan tangan tak kentaranya (invisible hand), memberikan kebebasan pada setiap orang dalam menguasai sumber daya. Dalam mengatur perekonomian, terbukti menimbulkan kesenjangan karena modal yang akhirnya menjadi penentu keberhasilan. Masyarakat seolah terbelah menjadi dua, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin papa. Itulah potret perekonomian yang tampak saat ini dengan kemiskinan dimana-mana.

Dampak Sistem Ekonomi Kapitalisme di Indonesia

Dalam 15 tahun terakhir, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang kuat. Pencapaian ini telah mengurangi tingkat kemiskinan dan memperbesar jumlah kelas menengah. Namun, manfaat dari pertumbuhan ini lebih dinikmati oleh 20% masyarakat terkaya.  Sekitar 80 persen penduduk – atau lebih dari 205 juta orang – rawan merasa tertinggal (Worldbank, 08/12/2015).

Rasma mendorong gerobaknya keliling kota Jakarta untuk menjual es buah. Ia merasa dirinya salah satu yang tertinggal. Meski tiap hari bekerja dari jam 4 pagi hingga jam 10 malam, Rasma masih sulit memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari. “Saya melihat  Jakarta sudah berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Tapi saya tidak berkembang sama sekali,” kata Rasma. (Worldbank, 08/12/2015)

Problem kemiskinan termasuk salah satu persoalan utama. Meskipun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bertambah tiap tahun, tapi tidak menjamin terujudnya kesejahteraan yang nyata. Jika menganut standar kemiskinan versi Bank Dunia, maka jumlah penduduk miskin di Indonesia pada 2013 mencapai 97,9 juta jiwa. Atau setara dengan 40 persen. (Republika, 23/6/2013). Jumlah yang sangat besar dan lebih dari cukup sebagai bukti terjadinya kesenjangan dan kegagalan ekonomi.

Selain kemiskinan, dampak dari sistem ekonomi kapitalis berdampak negatif pada meningkatnya  angka ketimpangan. Tingkat ketimpangan di Indonesia relatif tinggi dan naik lebih pesat dibanding banyak negara Asia Timur lain. Antara tahun 2003 hingga 2010, bagian 10 persen terkaya di Indonesia mempertambah konsumsi mereka sebesar 6% per tahun, setelah disesuaikan dengan inflasi. Bagi 40% masyarakat termiskin, tingkat konsumsi mereka tumbuh kurang dari 2% per tahun. Hal ini mengakibatkan koefisien Gini naik pesat dalam 15 tahun – naik dari 30 pada tahun 2000 menjadi 41 pada tahun 2013. (Worldbank, 08/12/2015)

Banyak warga Indonesia mulai khawatir. Sebuah survei persepsi masyarakat pada tahun 2014 mengenai ketimpangan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia menilai distribusi pendapatan di Indonesia “sangat tidak setara” atau “tidak setara sama sekali”. Para responden juga menuntut pemerintah untuk bertindak. “Saya merasa sekarang kondisinya tidak adil,” kata Nandang, seorang buruh tani di Jawa Barat. “Yang miskin terus hidup susah, tapi yang sudah kaya bisa gampang jadi lebih kaya. Kalau pemerintah bisa membantu, saya ingin punya pekerjaan yang lebih bagus.”

Bila tidak ada tindakan, konsekuensi bagi Indonesia bisa mengecam. Pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan dapat melambat, disertai naiknya risiko konflik. Lebih dari 61% responden mengatakan bahwa mereka dpat menerima pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah asalkan ketimpangan juga berkurang.

” Saya merasa sekarang kondisinya tidak adil, yang miskin terus hidup susah, tapi yang sudah kaya bisa gampang jadi lebih kaya. Kalau pemerintah bisa membantu, saya ingin punya pekerjaan yang lebih bagus. ” (ungkap Nandang/ Buruh Tani, Jawa Barat)

Menurut Bank Dunia (2013) ada empat penyebab ketimpangan di Indonesia. Dalam rencana pembangunan jangka menengah, pemerintah telah menetapkan sasaran untuk menurunkan tingkat koefisien Gini, dari 41 menjadi 36 pada tahun 2019.

Agar berhasil mencapai sasaran tersebut, Indonesia perlu mengatasi empat penyebab ketimpangan, yaitu:

  • Ketimpangan peluang. Nasib anak dari keluarga miskin terpengaruh oleh beberapa hal utama, yaitu tempat mereka lahir atau pendidikan orangtua mereka.  Awal yang tidak adil dapat menentukan kurangnya peluang bagi mereka selanjutnya.  Setidaknya sepertiga ketimpangan diakibatkan faktor-faktor di luar kendali seseorang individu.
  • Ketimpangan pasar kerja. Pekerja dengan keterampilan tinggi menerima gaji yang lebih besar, dan tenaga kerja lainnya hampir tidak memiliki peluang untuk mengembangkan keterampilan mereka. Mereka terperangkap dalam pekerjaan informal dengan produktivitas rendah dan pemasukan yang kecil.
  • Konsentrasi kekayaan. Kaum elit memiliki aset keuangan, seperti properti atau saham, yang ikut mendorong ketimpangan saat ini dan di masa depan. (Worldbank, 08/12/2015)

Ketimpangan dalam menghadapi goncangan. Saat terjadi goncangan, masyarakat miskin dan rentan akan lebih terkena dampak, menurunkan kemampuan mereka untuk memperoleh pemasukan dan melakukan investasi kesehatan dan pendidikan.

Ketimpangan dan Kemiskinan di NTB

Masalah kemikinan dan Ketimpangan Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) diakui oleh Presiden Joko Widodo masih menjadi masalah yang perlu diprioritaskan. Meskipun, ungkap Jokowi, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah salah satu provinsi yang mengalami pertumbuhan ekonomi paling tinggi dalam tiga tahun terakhir ini. Dalam jangka waktu tersebut, pertumbuhan ekonomi NTB lebih tinggi dari nasional. Namun, Jokowi menyoroti masih banyaknya penduduk miskin di provinsi tersebut.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas mengenai pelaksanaan proyek strategis nasional dan program prioritas di Provinsi NTB. “Momentum pertumbuhan yang tinggi ini harus terus dijaga dan harus kita tingkatkan lagi dan harus juga terus diperhatikan aspek pemerataan ekonomi, khususnya dalam meningkatkan pendapatan warga maupun menurunkan angka kemiskinan di NTB,” kata Jokowi.

Data yang dimiliki Jokowi, pendapatan per kapita masyarakat NTB saat ini Rp 23,74 juta per tahun atau setengah dari rata-rata nasional. Begitu juga dengan penduduk miskin yang menurun dari waktu ke waktu, tetapi masih di atas angka nasional.

“Untuk itu, saya minta kepada seluruh kementerian dan gubernur untuk memperhatikan beberapa hal,” ucap mantan Gubernur DKI Jakarta ini. Pertama, Jokowi meminta sektor pertanian dengan menggerakkan perekonomian daerah di NTB harus terus ditingkatkan sehingga NTB bisa menjadi salah satu daerah penghasil utama beras di Indonesia. Jokowi juga meminta pembangunan infrastruktur pertanian seperti bendungan, waduk, dan saluran irigasi terus dilanjutkan dan dipersiapkan, termasuk penyiapan sarana dan prasarana pertanian.

Di sektor pertambangan, Jokowi meminta agar sektor ini tetap terus berkontribusi pada penciptaan nilai tambah di daerah, bukan hanya pada penyerapan tenaga kerja, melainkan juga adalah menggerakkan multiplayer effect baik untuk pengguna industri turunannya maupun menggerakkan ekonomi di sekitar yang terus bertambah. “Jangan lupa perhatikan aspek kelestarian lingkungan,” ucap Jokowi.

Ketimpangan pendapatan dan pengeluaran penduduk di Provinsi NTB masuk dalam kategori menengah. Artinya, ketimpangan pendapatan antara penduduk miskin dengan yang kaya masih terdapat jurang cukup lebar. Terlebih lagi ketimpangan pendapatan lebih melebar di perkotaan dibandingkan dengan pedesaan.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Endang Tri Wahyuningsih mengatakan, ketimpangan pendapatan ’gini ratio’ di Provinsi NTB pada September 2016 terjadi penurunan dan masuk dalam kategori menengah. ”Ketimpangan ekonomi di NTB masuk kelas menengah dari 34 Provinsi se-Indonesia. Ini perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah dalam menjaga jarak tidak terlalu jauh ketimpangan ekonomi penduduk,” kata Endang Tri Wahyuningsih, Rabu kemarin (1/2).

BPS mencatat ketimpangan ekonomi ’gini ratio’ Provinsi NTB masuk di kategori menengah sebesar 0,365. Sementara itu Provinsi Bangka Belitung sebagai daerah yang memiliki ketimpangan ekonomi terendah sebesar 0,288, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah dengan ketimpangan ekonomi tertinggi sebesar 0,425.

Menurut Endang, idealnya untuk menjaga ketimpangan ekonomi antara si kaya dan yang miskin tidak terlalu melebar jauh paling tidak berada di angka 0,2 atau dibawah 0,3. Hal tersebut sangat penting agar jarak ketimpangan ekonomi penduduk kaya dan miskin tidak terpaut jauh yang justru berdampak terhadap jumlah penduduk miskin yang semakin tinggi dan kesenjangan ekonomi yang bisa berdampak terhadap kehidupan sosial masyarakat.

”Pemerintah daerah perlu berupaya keras untuk menurunkan rasio ketimpangan pendapatan ’gini ratio’ penduduk di NTB, sehingga kemiskinan bisa berkurang,” kata Endang.

Untuk menurunkan ketimpangan ’gini ratio’ atau ketimpangan ekonomi, Endang menyarankan, pemerintah daerah NTB melakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah memperluas peluang kerja bagi masyarakat, memperbanyak program kerja padat karya, serta menumbuhkan industri mikro dan usaha mikro,kecil dan menengah (UMKM). Dengan demikian, semakin banyak penduduk yang bekerja dan mendapatkan penghasilan, maka akan berdampak mempengaruhi perbaikan ketimpangan ekonomi.

Lebih lanjut Endang mengatakan, meningkatnya jumlah dan persentase penduduk yang bekerja dengan status berusaha sendiri atau dibantu pekerja tidak dibayar yang merupakan kelompok terbesar pada kelas menengah, sebagai dampak dari lebih kondusifnya pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), bahwa terjadi peningkatan jumlah pekerja yang berusaha sendiri atau dibantu pekerja tidak dibayar. Begitu juga dengan untuk lapangan usaha  industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, dan angkutan peningkatannya jauh lebih tinggi.

Salah Satu Penyebab Ketimpangan di NTB.

Menurut Pengamat Ekonomi Universitas Mataram Prof. Dr. H. Mansur Afifi mengatakan bahwa pertumbuhan ritel modern berpengaruh terhadap meningkatnya ketimpangan antara masyarakat kaya dan miskin di NTB. Hai itu terjadi karena ritel modern tentu akan mengambil pangsa pasar yang sudah ada. “Pasar kita kan terbatas jumlahnya. Jadi kalo pemainnya semakin banyak maka segmen pasar itu semakin kecil. Ada segmen pasar usaha lain yang akan diambil oleh pemain baru,” ujarnya.

Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang pernah dilakukan bersama mahasiswanya tentang pengaruh ritel modern. Ia menggunakan 3 model, mulai ritel modern yang bejarak kurang dari 500 meter, 1 kilometer, dan di atas 1 kilometer dengan toko kelontong. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa semua toko kelontong pada area tersebut mengalami tingkat penurunan. “Meskipun tingkat penurunannya berbeda-beda,” ungkapnya.

Ia mengungkapkan bahwa dari segi daya saing, toko kelontong akan kalah daya saingnya dibanding ritel modern ini.  Ia  menambahkan  tiga  hal yang membuat ritel modern memiliki daya saing yang tinggi. Pertama, modal besar yang dimiliki ritel modern, seperti fasilitas kenyamanan yang ditawarkan tentu memilki daya saing lebih dibanding toko kelontong tradisional.

Kedua, barang yang didatangkan melalui distributor dalam skala besar. Hal itu bisa membuat biaya distribusi menjadi kecil dan harga bisa diturunkan. “Makanya ritel modern itu akhirnya punya banyak toko, satu kontainer itu bisa menyuplai beberapa minimarket,” ujarnya. Terakhir, strategi pemasaran yang lebih unggul karena menguasai dari hulu ke hilir. Dari distributor besar langsung ke retailnya. Hal-hal tersebut yang menyebabkan ritel modern bisa terus menawarkan diskon karena strategi bisnis mereka yang lebih canggih.

“Sehingga usaha kecil semakin terpuruk. Dengan kondisi ini jelas sekali bahwa usaha kecil ini akan kalah bersaing. Minimal omzetnya menurun,” ungkapnya. Mansur tidak menampik jika NTB membutuhkan retail modern. Sebagai kota yang berkembang, tentu ritel modern juga dibutuhkan. Terlebih, segmen pasar untuk ritel ini memang telah ada. Namun pertumbuhan yang tidak dibatasi menurutnya akan menimbulkan ketimpangan. “Karena sumber daya ekonomi yang ada hanya dikuasai satu kelompok saja,” ujarnya.Sehingga menurutnya pertumbuhan ekonomi menjadi tidak inklusif. Artinya yang menikmati pertumbuhan tersebut hanya kelompok tertentu saja. Dalam kasus retail modern, pihak tersebut adalah pemilik ritel modern.

Inilah yang menurutnya membuat kesenjangan semakin lebar. Usaha masyarakat kecil yang berkurang kapasitas pasarnya, berdampak pada pendapatan yang juga menurun. Sedangkan keuntungan paling banyak, hanya didapat kelompok tertentu saja. Pemerataan ekonomi akhirnya menjadi susah terealisasikan. Penyebab lainnya………………………. (*)

* Dodo Kurniawan (Mahasiswa Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya)

Kapitalis kemiskinan Ketimpangan NTB

Related Post

Leave a reply