MEMANDANG POLITIK(US)

479 views

“Benar bahwa dengan kekuasaan di tangan kita akan lebih mudah mendorong perubahan. Dengan kekuasaan kita akan lebih efektif melakukan sebuah rekayasa sosial”

Semalam sempat ngobrol asyik dengan seorang kawan keturunan Tionghoa. Ia punya abang yang akan maju dalam pileg mendatang. Meski keluarga ini sudah muslim dan menikah dengan warga pribumi, tapi masih menguatnya sentimen SARA menyebabkan temanku ini gamang.

Melalui ngobrol singkat semalam, saya mendorongnya agar tidak ragu menempuh jalur politik sebagai alat perjuangan jika merasa cocok dan punya kapasitas. Kendati tidak secara eksplisit, tapi saya menangkap keraguan itu sejak menguatnya politik identitas dalam dua tahun terakhir.

Saya sendiri, hingga saat ini, tidak tertarik dengan politik praktis. Saya merasa itu bukan habitat saya. Saya bahkan cenderung menjaga jarak dengan dunia politik. Tapi saya mengapresiasi, bahkan mendorong teman-teman muda khususnya agar terjun ke dunia politik.

Dalam hal ini saya ingin kita berbagi tugas. Benar bahwa dengan kekuasaan di tangan kita akan lebih mudah mendorong perubahan. Dengan kekuasaan kita akan lebih efektif melakukan sebuah rekayasa sosial.

Tetapi mengandalkan kekuatan politik sebagai satu-satunya harapan perubahan itu juga agak naïf. Di dalam masyarakat, ada begitu banyak agen-agen perubahan yang tidak selalu bersumber dari kekuatan politik (“p” kecil).

Apalagi saat ini tangan-tangan politik lebih cenderung menghasilkan polarisasi ketimbang kolaborasi; lebih banyak bertanding daripada bersanding; lebih sering membangun tembok daripada membangun jembatan.

Sikap politik saya lebih cenderung pada upaya untuk membangun politik kebangsaan, memperjuangkan nilai-nilai keadilan dan menegakkan konstitusi. Termasuk memberikan ruang dan memperjuangkan hak-hak mereka yang berbeda. Keberpihakan kepada nilai-nilai demokrasi dan keadilan, itulah basis sikap saya.

Karena saya bukan pengurus, pendukung atau simpatisan partai maka saya memandang politik(us) itu biasa saja. Saya merasa tidak perlu fanatik pada politisi atau parpol tertentu. Kenapa? Ya karena semua politisi dan parpol itu tujuan akhirnya sama saja, yakni mencari atau mempertahankan kekuasaan.

Cara pandang ini berlaku pada parpol apa saja, entah parpol berbasis agama, nasionalis atau sekuler. Mau pake dalil agama, mengatasnamakan agama atau tidak, tetap saja tujuan akhirnya ya mencari kekuasaan.

Sebaliknya, ada sebagian orang yang memandang politik(us) itu bagaikan ‘agama’. Akibatnya, kritik terhadap parpol atau politisi idolanya dikacaukan seolah mengkritik agama, bahkan dianggap menista agama. “Perselingkuhan” agama dan politik seperti ini sudah pasti akan melahirkan ketidakadilan. Kita seolah membenarkan suatu tindakan kezaliman hanya lantaran korbannya bukan seiman dengan kita.

Melihat sebagian perilaku parpol dan politisi selama dua tahun terakhir ini, tampak sekali bagaimana keberpihakan mereka pada politik kebangsaan itu dipertanyakan. Mereka bungkam atas berbagai tindakan intoleransi yang dilakukan sekelompok orang hanya lantaran mereka mayoritas. Para politisi dan parpol ini mengambil keuntungan dari politisasi isu agama.

Mereka tidak mendukung penegakkan supremasi hukum; bahwa setiap ada masalah seharusnya diselesaikan melalui jalur peradilan, bukan melalui aksi-aksi demo jalanan.

Namun adakah politisi atau parpol yang menyuarakan hal semacam ini? Rasanya tidak ada. Mereka tidak mau mengambil risiko di tengah sikap kebencian dan kemarahan publik yang membabibuta. Terang sekali mereka tidak mau mengambil sikap tidak popular jika menyangkut isu SARA, meski hal itu mengorbankan nilai-nilai demokrasi dan keadilan.

Hingga titik ini, saya jadi merenung, seperti apakah sebenarnya makhluk bernama “politik Islam” itu? Apakah politik Islam itu mengandaikan tindakan mengorbankan hak-hak kaum minoritas nonmuslim? Jika yang dimaksud “politik Islam” seperti itu konstruksinya maka saya tak ragu untuk menyatakan bahwa saya lebih memilih demokrasi ketimbang Islam.

Sebab dalam alam demokrasi keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak kaum minoritas, termasuk Islam, sepertinya lebih terjamin daripada dalam alam politik Islam itu. Saya kira ini tantangan besar buat para pendukung “politik Islam” untuk menemukan formula yang seimbang antara asas “keislaman” di satu sisi dan asas “keadilan dan demokrasi” di sisi lain.

Jika tidak maka label “Islam” itu akan menjadi absurd, sia-sia dan hampa makna. (*)

*Ilyas Yasin, MM,Pd (Akademisi)

Memandang Politikus Pileg Pilgub Pilpres

Related Post

Leave a reply