Buah Sistem Kapitalis Sektor Perbankan : Depositor Tersayang, Debitur yg Malang

1036 views

Ilustarasi: Bunga kredit tidak turun. Karikatur ID 18 Januari 2016 (Dok. id.beritasatu.com)

Sistem perekonomian negara-negara di dunia, secara mayoritas mendasarkan pada mazhab klasik dan Keynesian dengan berbagai modifikasi disesuaikan dengan kepentingan dan kekuatan politis yang terdapat di suatu negara pada era tertentu. Ibarat meracik obat, bahan dasarnya masih sama hanya takarannya yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan pasien dan persepsi peracik obat terhadap penyakit pasiennya. Jika kondisi kesehatan pasien dianalogikan dengan kondisi perekonoman negara, maka peracik obat adalah para penguasa dan pembuat kebijakan yang mendapat mandat dari rakyatnya.

Meski dengan diksi yang berbeda-beda, namun mandat rakyat kepada pemimpinnya tentu mengenai usaha pencapaian kesejahteraan di segala aspek yang diamanahkan kepada para pemimpin sebagai pembuat kebijakan dan pelaksana otoritas. Oleh karena itu segala hasil dari sebuah rezim kepemimpinan akan diukur berdasarkan manfaatnya bagi peningkatan kesejahteraan kehidupan rakyat. Keberadaan rakyat itu sendiri juga mempunyai karakter yang berbeda untuk tiap negara, dimana semakin tinggi tingkat keragamannya maka semakin tinggi juga kompleksitas permasalahan dalam mencapai kesejahteraan bersama.

Data menunjukkan banyak pencapaian kesejahteraan berdasarkan berbagai indicator kesejahteraan. Dengan tidak menafikkan segala pencapaian di berbagai aspek namun realitasnya pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indicator kesejahteraan mempunyai variasi yang cukup besar di bebrbagai wilayah. Menurut data dari BPS, pertumbuhan ekonomi bervariasi anatar negative hingga 7 % artinya ada masyarakat yang mengalami perbaikan kesejahteraan sementara di wilayah lain ada masyarakat yang tingkat kesejahteraannya menurun jauh. Sedangkan dari rasio gini sampai dengan maret 2017 masih berada di angka 0,393 yang berarti hanya mengalami penurunan sebesar 0,007 dalam kurun waktu 5 tahun.

Pertumbuhan ekonomi memang diusahakan agar mampu menarik investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk membuka usaha khususnya di sector riil agar terjadi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Hadirnya investor asing adalah konsekuensi atas keterbatasan sumber daya modal yang lazim terjadi pada negara yang belum mencapai steady state.

Permasalahan pertumbuhan ekonomi akan melebar menjadi masalah di semua sector ketika pertumbuhan tidak dibarengi dengan pemerataan dan bahkan justru semakin memperlebar kesenjangan. Kesenjangan ekonomi bisa melahirkan kesenjangan dengan dimensi social yang lebih luas misalkan kesenjangan kesehatan, kesenjangan pendidikan, kesenjangan politik yang pada gilirannya justru akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.

DANA MASYARAKAT DI PERBANKAN IBARAT RAJA TANPA PEDANG

Kehadiran lembaga perbankan di kehidupan masyarakat tentunya sudah menjadi fakta umum, di wilayah perkotaan hampir semua masyarakat adalah nasabah bank, dan bahkan penetrasi perbankan hingga di wilayah pedesaaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa bank adalah tempat paling mudah dan relative aman untuk menyimpan asset likuid, dan tidak terdapat pembatasan jumlah asset likuid (uang) yang bisa disimpan di bank. Oleh karenanya  sudah menjadi keniscayaan bahwa masyarakat menyimpan asset likuidnya berupa uang di bank. Dari sisi makro, semakin banyak dana masyarakat yang masuk ke system perbankan akan memberikan 2 dampak positif yatu : pertama, meningkatkan akselerasi proses produksi melalui mobilisasi dana ; kedua, meminimalkan biaya ekonomi melalui pencapaian skala ekonomis pada proses penghimpunan dana dan penyaluran kredit.

Agresivitas perbankan dalam penghimpunan danamasyarakat sebenarnya merupakan reaksi dari sebuah kesadaran bahwa kehidupan bank berawal dari adanya sumber dana yang dititipkan oleh depositor. Mendasarkan pada jumlah penduduk Indonesia yang besar, maka target utama perbankan dalam menghimpun dana adalah masyarakat. Data menunjukkan bahwa dalam neraca perbankan Indonesia sumberdana yang terbesar berasal dari masyarakat, yang terbagi menjadi 3 bentuk simpanan yaitu simpanan giro, simpanan tabungan dan simpanan berjangka.

Peran vital sumber dana bank yang berasal dari masyarakat pastilah sangat disadari oleh perbankan, sehingga secara normative semestinya masyarakat juga mendapatkan layanan terbaik dari perbankan. Sedangkan dari sisi masyarakat, dengan segala keterbatasan akses dan alternative pada bentuk investasi, memandang perbankan sebagai lembaga yang paling dapat dijangkau untuk mengamankan asset sekaligus investasi. Dengan kondisi demikian maka pilihan masyarakat ke lembaga perbankan adalah sangat rasional, meskipun dalam sudut pandang pilihan investasi sangat tidak menguntungkan bagi masyarakat. Imbal jasa yang diterima oleh masyarakat atas “mayoritas” dananya di lembaga perbankan tidak mencerminkan rasa keadilan atas kontribusinya yang vital terhadap eksistensi perbankan. Imbal jasa yang diterima masyarakat dari simpanan giro dan tabungan selama ini selalu minus jika dibandingkan tingkat inflasi yang terjadi. Sedangkan hasil riil  setelah dikurangi tingkat inflasi dari simpanan berjangka tidak pernah lebih dari 3 % per tahun.

Jika menghubungkan antara fakta dominasi sumber dana masyarakat pada portofolio sumber dana bank, dengan fakta minimnya imbal jasa yang diperoleh masyarakat atas kontribusinya yang sangat besar pada perbankan, sudah kentara bahwa telah terjadi ketimpangan atau ketidakadilan pada proses penghimpunan dana perbankan. Pada proses penghimpunan dana tersebut sejatinya merupakan proses transaksional antara masyarakat dan bank, untuk menghasilkan kesepakatan yang dalam hal ini imbal jasa dana. Namun pada system perekonomian yang cenderung kapitalis, kesepakatan yang dihasilkan dari transaksional lebih sering terjadi pada posisi tawar yang tidak seimbang sehingga kesepakatan terjadi secara dipaksakan. Fakta bahwa masyarakat tetap menyimpan uang pada bentuk tabungan bank meskipun merugikan merupakan contoh riil ketidakberdayaan masyarakat sebagai individu ketika bertransaksi dengan lembaga atau pihak yang mempunyai modal lebih besar.

MASYARAKAT DENGAN BANK IBARAT BERTEPUK SEBELAH TANGAN

Penyalurandana oleh bank yang umumnya diistilahkan penyaluran kredit menjadi salah satu indicator perekonomian yang menjadi rujukan analisis kebijakan. Dalam konsep makro, chanelling fund merupakan syarat bertumbuhnya sector riil yang pada gilirannya pertumbuhan sector riil tersebut akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun proses chanelling fund atau mobilisasi dana di Indonesia saat ini didominasi oleh lembaga perbankan. Dalam struktur system keuangan di Indonesia memang perbankan mengemban tugas penting sebagai lembaga intermediasi. Rasio LDR (Loan to Deposit Ratio) menjadi tolok ukur keberhasilan bank dan indicator penilaian kesehatan bank oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pucuk pimpinan seluruh bank di Indonesia.

Bank sebagai entitas bisnis yang dasar-dasar operasionalnya diatur dan pencapaiannya dinilai oleh OJK, akan berusaha memenuhi aturan dan persyaratan untuk menjaga keberlangsungan eksistensinya. Salah satu indicator penilaian yang dipentingkan oleh OJK adalah pencapaian LDR minimal 70%, yang artinya bank harus mampu menyalurkan dana dengan proporsi minimal 70% dari total dana yang dihimpun. Aturan tersebut untuk menjamin sector riil memperoleh modal untuk berproduksi, dan membatasi sector keuangan terutama perbankan untuk berinvestasi secara portofolio.

Dari sisi bank, penyaluran dana menjadi kredit merupakan praktik perbankan yang tradisional, dalam arti hal tersebut menjadi kegiatan bisnis yang sangat mendasar (core business). Namun dengan perkembangan dunia keuangan dan bisnis muncul alternative yang lebih menguntungkan bagi dunia perbankan selain dengan menyalurkan kredit. Namun dengan adanya aturan minimum LDR maka perbankan seperti dipaksa menjalankan fungsi intermediasi bagi kepentingan makro. Reaksi yang umum akhirnya adalah bank melaksanakan penyaluran kredit untuk mengejar target jumlah tertentu. Oleh karena yang dipentingkan adalah target jumlah dana yang disalurkan maka pilihan rasional bank sebagai entitas bisnis tentu menyalurkan kredit kepada lembaga-lembaga bisnis yang sudah mapan untuk menghindari resiko kredit macet.

Lembaga-lembaga bisnis yang besar yang menjadi target perbankan dalam menyalurkan dananya tentu kebutuhan dananya juga dalam jumlah yang besar. Jika debitur bank banyak yang berasal dari lembaga bisnis besar maka sumber dana bank mayoritas akan mengalir ke lembaga-lembaga bisnis besar sehingga hanya tersisa sedikit untuk disalurkan ke sector usaha rakyat atau yang kategori UMKM. Dari situasi inilah rasa ketidakadilan semakin dominan terjadi pada praktik perbankan.

Keterbatasan akses yang diberikan oleh perbankan kepada masyarakat khususnya masyarakat UMKM untuk memperoleh dana dari bank, mungkin akan mempunyai argumentasi yang sahih jika dilihat dari perspektif bank sebagai entitas bisnis. Bagaimana mungkin memilih alternative investasi yang lebih beresiko (yaitu sektor UMKM) untuk hasil yang sama, apabila tersedia pilihan lain yang lebih menguntungkan dan aman, dalam hal ini lembaga bisnis yang sudah mapan (steady). Apalagi mengingat dana yang dipinjamkan adalah dana titipan masyarakat yang tentunya harus djaga dengan hati-hati sesuai dengan praktik prudential banking. Argumentasi tersebut adalah benar dan masuk akal, namun jika sudut pandang diperluas hingga menjangkau posisi masyarakat sebagai debitur mayoritas niscaya akan muncul ketidaksetujuan pada praktik di dunia perbankan.

Persyaratan pengajuan kredit memang dimaksudkan untuk menghindari kondisi kredit macet, namun peraturan yang terlalu berat sebelah tersebut menghasilkan banyak individu masyarakat yang gagal mengakses dana perbankan karena dikategorikan unbankable. Padahal secara teori ada hal yang bisa dilakukan bank untuk menghindari kredit macet selain dari filterisasi yang ketat dan mengedepankan posisi agunan, yaitu tentang monitoring kredit. Monitoring bank terhadap debitur secara ketat bisa menjadi kompensasi atas filterisasi yang lebih bersahabat kepada masyarakat dengan kapasitas ekonomi yang relative kecil. Namun sayangnya pilihan ini jarang diambil pihak perbankan karena alasan keterbatasan sumber daya manusia dan efisiensi biaya, dimana semua pertimbangan didasarkan pada kepentingan bank sebagai entitas bisnis dan melupakan kontribusi masyarakat sebagai pemilik dana mayoritas.

Menggarisbawahi posisi dana masyarakat sebagai sumber utama operasional bank, dan fakta minimnya imbal jasa yang diperoleh atas kontribusi dananya tersebut kemudian dihubungkan dengan pembatasan akses kepada masyarakat untuk memperoleh dana dari bank, sungguh merupakan rangkaian fakta yang menuntut rasa keadilan bagi masyarakat atas praktik eksploitatif di sector keuangan. Memaknai bagaimana besarnya kepercayaan masyarakat sebagai depositor perbankan dengan kebijakan perbankan yang seringkali membuat individu masyarakat menjadi unbankable bisa diibaratkan seperti bertepuk sebelah tangan. (*)

* Tyas Danarti ( Mahasiswa PDIE Universitas Brawijaya Malang)

Debitor Depositor Kapitalis Perbankan Sistem

Related Post

Leave a reply