Beda Pak Gub, Beda Pak Sekda, Terkait Pemecatan Guru Honor

799 views

Sekretaris Daerah (Sekda) NTB H Rosiady Sayuti. SIRTU/LOMBOK POST

PUSAKApublik.com, Mataram– Ada apa dengan Pemprov NTB? Sekretaris Daerah NTB H Rosiady Sayuti menyebut bahwa para guru honorer di SMA, SMK dan SLB negeri yang berada di bawah Pemprov NTB tak harus berhenti mengajar di sekolah manakala tak lolos seleksi guru kontrak.

Sementara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB memastikan bahwa guru honor yang tak lulus seleksi tak lagi bisa mengajar. Sebab, seluruh jam mengajar sudah dibagi habis oleh guru PNS dan guru honor yang lulus seleksi guru kontrak.

Kemarin, Sekda mengungkapkan, guru honorer yang tidak lulus seleksi guru kontrak tidak akan langsung dipecat. Namun ada syaratnya. Yakni bila sekolah masih membutuhkan.

”Jadi tidak otomatis mereka bubar,” kata Sekda Rosiady.

Mantan Kepala Dinas Pendidikan NTB ini memberi contoh. Misalnya di satu sekolah ada 10 guru honor, tapi yang lulus seleksi hanya tiga orang. Tujuh orang sisanya yang tidak lulus bisa digaji dari komite sekolah, bisa juga menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Artinya, pihak sekolah masih diberikan keleluasaan untuk memberdayakan para guru honor tersebut.

Apakah penegasan Sekda ini angin segar? Belum tentu. Sebab, Dikbud NTB sendiri seperti diberitakan sebelumnya, telah memastikan bahwa tak ada ruang lagi bagi para guru honorer yang tidak lulus seleksi guru kontrak untuk mengajar di sekolah tempat mereka mengajar kini. Apalagi, jumlah guru honor yang akan diterima dalam seleksi, telah melalui analisis dan disebutkan sudah susuai kebutuhan. Itu sebabnya, tak ada lagi jam mengajar bagi guru honorer yang tak lulus seleksi. Dengan kata lain, kalau tak ada jam mengajar, berarti merkea tak lagi dibutuhkan di sekolah tempat mereka mengajar kini.

Rosiady sendiri menegaskan, Pemprov NTB tidak pernah mengangkat atau memberhentikan para guru honorer ini. Mereka sudah ada sejak lama menggunakan SK bupati atau wali kota. Hanya saja, beralihnya pengelolaan SMA, SMK dan SLB Negeri ke provinsi, maka Pemprov membutuhkan kepastian status sehingga menata ulang dengan cara seleksi.

”Untuk mengubah menggunakan SK gubernur ada mekanisme. Kemudian kita lihat kemampuan anggaran,” kata Rosiady.

Dia menegaskan, proses seleksi boleh diikuti semua honorer. Baik yang diangkat dengan SK bupati maupun SK kepala sekolah. Bagi mereka yang lulus kemudian akan mendapatkan SK gubernur. Sementara bagi yang tidak lulus akan tetap ditampung bila sekolah masih membutuhkan.

Tak Sejalan dengan Pak Gub

Tak cuma berlainan dengan Dikbud NTB. Penegasan Sekda Rosiady bahwa sekolah masih boleh memberi ruang pada guru honor yang tak lulus seleksi jika masih membutuhkan, tak sejalan dengan apa yang disampaikan Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi.

Sehari sebelumnya, orang nomor satu di NTB ini tak menampik bahwa guru honorer yang tak lulus seleksi akan berhenti mengajar. TGB menjelaskan kebijakan ini memang tidak populis. Namun, Pemprov NTB kata dia, dihadapkan pada dua pilihan, membiarkan atau menata.

Pemprov bisa saja membiarkan situasi berjalan apa adanya. Dalam artian membiarkan seluruh guru honor yang ada saat ini tetap mengajar seperti sedia kala. Tapi menurutnya, itu tidak sehat. Sebab, banyak honorer hanya punya jam mengajar tiga jam. Padahal minimal jam mengajar 12 jam. Maka sulit bagi daerah meningkatkan kualitas pendidikan kalau hal seperti ini tetap dipertahankan.

”Kalau kita biarkan untuk menyenangkan semua orang bisa saja. Tapi tujuan pendidikan kita tidak seperti itu,” ujarnya.

Pemprov akhirnya memilih menata para guru honor. Karena itu cara agar kualitas pendidikan menjadi lebih baik. Semua guru yang mendapat kontrak akan punya jam mengajar standar sehingga bisa ikut sertifikasi. Dengan demikian penghasilan mereka bisa lebih baik.

”Kalau sekarang ini ya begini-begini saja, ada honor sekian ratus ribu tapi jam mengajar hanya tiga empat jam seminggu,” katanya.

Itu mengapa, pemerintah tidak mau sekedar cari aman. Baginya yang diutamakan adalah tujuan meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih baik.

Sementara bagi guru, seleksi guru honor menjadi guru kontrak ini juga bagian dari upaya pemerintah menjadikan mereka mendapatkan upah yang layak. Dengan seleksi ini, maka honor yang dikontrak akan mendapatkan upah standar UMP yakni Rp 1,8 juta tiap bulan. Tidak seperti saat ini di mana guru honor mendapat gaji Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu per bulan, karena jam mengajar sedikit.

Dijamin Tak Ribut

 Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB H Muhammad Suruji memastikan, banyaknya guru honorer yang tak lagi bisa mengajar di sekolah mereka saat ini, dia jamin tak akan menimbulkan riak-riak. Tak akan ada pula konflik sesama guru.

“Saya yakin tidak ada gejolak bagi guru yang tidak lulus nantinya,” kata Suruji dikutip dari lombokpost.net pada Jum’at (30/03).

Ia memastikan tidak akan ada keributan pada pengumuman kelulusan nantinya. Tidak ada namanya ribut pada saat orang memperbaiki sesuatu hal. Menurutnya, pengangkatan guru kontrak ini bagian dari memperbaiki tata kelola pendidikan. Sesuai dengan kompetensi, kualifikasi, dan beban jam mengajar.

“Orang ribut karena jalan rusak. Jalannya bolong terus ditanami pohon pisang,” sindirnya.

“Yang namanya memperbaiki pasti orang akan senang. Begitu juga dengan perbaikan tata kelola pendidikan pasti orang akan senang. Tidak mungkin ada orang tidak senang jika ada perbaikan,” sambungnya.

 Ditanya soal guru yang akan diangkat ia belum bisa memastikan. Tapi yang jelas pengangkatan guru kontrak ini sesuai kebutuhan.

“Kita akan angkat sekitar 3.400,” terangnya.

Diungkapkan, semenjak peralihan kewenangan SMA/SMK ke tangan provinsi,  hanya guru PNS saja yang didata.  Sementara guru honor tidak. Kini guru PNS SMA/SMK NTB sudah didata valid. Jumlahnya 7.276 orang. Sebelumnya, data guru PNS ini berubah-ubah. Ini tidak lepas dari pemerintah kabupaten/kota yang melakukan mutasi.  Guru SMA dipindah ke SMP.

“Tapi data sekarang ini sudah valid. Tak ada perubahan,” ucap dia.

Sementara untuk guru honor di SMA dan SMK, kata Suruji, jumlahnya memang sudah terlalu banyak alias overload. Dari laporan yang diterima guru honor saat ini jumlahnya 7 ribu lebih. Padahal, idealnya, guru honor di seluruh SMA, SMK dan SLB Negeri di NTB maksimal 3.400 orang saja. Itu mengapa pihaknya melakukan seleksi kepada guru honor, dan akan mempekerjakan jumlah sesuai kebutuhan.

Tunjangan Sertifikasi

Sementara itu, terkait tunjangan sertifikasi guru (TPG) non PNS yang belum dibayar karena belum ada SK gubernur. Suruji membantah jika tunjangan sertifikasi guru non PNS yang belum dibayar bukan dari daerah, melainkan dari pusat. Kata dia, sertifikasi ini urusan pusat. Anggarannya pun dari pusat. Jika pusat menyatakan layak, maka akan dibayarkan dengan dibantu dari daerah.

“Pusat yang mengeluarkan TPG ini,” cetusnya.

Untuk  diketahui, sebanyak 301 guru non PNS belum dibayarkan sertifikasinya lantaran tidak ada SK gubernur. Sebelumnya, guru SMA/SMK dikelola kabupaten/kota TPG ini tidak ada masalah. Tapi, ketika SMA/SMK dikelola provinsi secara otomatis SK guru non PNS dari bupati/wali kota ini juga harus ada perubahan. Dari bupati/wali kota ke gubernur sehingga TPG ini dibayarkan.

Suruji mengatakan, sebanyak 301 guru non PNS yang mendapat TPG sudah diusulkan agar mendapat SK. Usulan ini kata dia, sudah masuk biro hukum. Tapi kata dia, dari 301 jumlah guru yang mendapat TPG, hanya setengahnnya yang SK-nya dari bupati/wali kota. Sisanya dari yayasan.

Sementara itu Pengawas SMK Dibud NTB Muhammad Jaelan mengatakan, Dikbud NTB harus sigap terkait permasalahan TPG non PNS yang belum dibayarkan ini. Dikbud tak boleh lepas tangan.

Guru yang sudah memiliki sertifikat TPG tidak didapatkan dengan mudah. Mereka dikatakan profesional setelah melalui tahapan yang cukup panjang. Tak hanya itu,  harus ada bukti fisik.

“Dikbud harus memperjuangkan hak mereka. Kasian mereka sudah mendapat sertifikat TPG, tapi tak dibayarkan,” cetusnya.

Sumber: lombokpost.net

Gubernur Guru Honorer Pemrov NTB Sekda

Related Post

Leave a reply