TRIPLE TRACK; STRATEGI PERTUMBUHAN EKONOMI YANG PRO POOR

2310 views

ILUSTRASI (Sumber Gambar www.irrawaddy.com)

Kemiskinan merupakan permasalahan klasik yang melanda negara-negara di dunia khususnya negara dunia ketiga seperti Indonesia. Pengentasan kemiskinan merupakan kewajiban negara, hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar negara Indonesia Pasal 34 ayat 1-4. Pemerintah sendiri telah berupaya untuk menurunkan tingkat kemiskinan melalui program-program pengentasan kemiskinan yang ada. Pada periode lampau khususnya pada masa orde baru, pengentasan kemiskinan di Indonesia masih menggunakan trickle down effect yang dicetuskan oleh Albert O. Hirschman pada tahun 1958. Teori ini menjelaskan bahwa kemajuan perekonomian pada suatu kelompok masyarakat tertentu akan menetes ke bawah sehingga akan menciptakan lapangan kerja dan berbagai peluang ekonomi. Pada akhirnya, seluruh lapisan masyarakat akan memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang terjadi karena adanya multiplier effect dari suatu kelompok masyarakat yang memperoleh manfaat terlebih dahulu.  Jadi, kemiskinan dapat ditekan atau dikurangi melalui pertumbuhan ekonomi. Namun manfaat yang timbul dari pertumbuhan ekonomi ini tidak dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat miskin melainkan dinikmati terlebih dahulu oleh pihak atau penduduk kaya atau kaum kapitalis.

Mekanisme trickle down effect ini berawal dari adanya pertumbuhan ekonomi yang positif, selanjutnya kaum kapitalis atau penduduk kaya akan memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi ini yang selanjutnya direspon oleh kaum kapitalis melalui peningkatan permintaan atas tenaga kerja yang berasal dari penduduk miskin yang mayoritas merupakan pengangguran yang memiliki standar hidup dan pendapatan di bawah rata-rata. Adanya permintaan atas tenaga kerja membuat penduduk miskin memiliki pekerjaan dan mengalami peningkatan pendapatan sehingga kesejahteraan mereka turut meningkat. Dampak lanjutan dari fenomena tersebut adalah menurunnya tingkat kemiskinan yang terjadi pada suatu wilayah atau ruang lingkup yang lebih luas yakni negara.

Berdasarkan hal di atas, dapat dikatakan bahwa mekanisme trickle down effect ini memiliki keberpihakan yang rendah dalam hal pengentasan kemiskinan karena pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak tertuju secara langsung kepada masyarakat miskin sehingga masyarakat miskin sangat bergantung terhadap “kebaikan” yang diberikan oleh kaum kapitalis sehingga trickle down effect dipandang memiliki tingkat keberhasilan yang rendah dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan. Hal ini diperkuat oleh Kakwani dan Pernia (2000) dalam Farwati (2012), dimana trickle down effect justru menimbulkan disparitas atau ketimpangan distribusi pendapatan yang berdampak pada meningkatnya kemiskinan. Karenanya, strategi pengentasan kemiskinan dengan trickle down effect dipandang kurang efektif. Hal ini karena masyarakat miskin hanya mendapat sisa ataupun sebagian kecil dari apa yang diperoleh dari mereka yang memiliki pendapatan yang lebih besar.

Dari penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan kemiskinan dapat diatasi melalui percepatan pertumbuhan ekonomi. Kesimpulan ini diperkuat oleh pernyataan dari Siregar (2006) dimana pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang paling esensial dalam upaya menurunkan kemiskinan. Namun hal ini akan berjalan lebih efektif ketika pertumbuhan ekonomi ini disertai dengan semakin meratanya distribusi pendapatan pada seluruh lapisan masyarakat. Karenanya, pemerintah perlu untuk merumuskan kebijakan-kebijakan pertumbuhan ekonomi yang pro atau memihak terhadap masyarakat miskin. Dari paparan ini, dapat dikatakan bahwa terdapat tiga aspek esensial pada upaya penurunan kemiskinan, yakni pertumbuhan ekonomi, pemerataan distribusi pendapatan, dan kemiskinan itu sendiri. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Bourguinon (2004) yakni teori Segitiga Kemiskinan-Pertumbuhan-Pemerataan.

Pemerintah Indonesia telah merumuskan strategi pembangunan perekonomian yang berpihak terhadap masyarakat miskin. Hal ini tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2009-2014. Pengentasan kemiskinan menjadi prioritas pada kedua seri RPJMN ini. Inti dari kedua seri RPJMN ini adalah kebijakan pembangunan tidak hanya bersifat pro growth atau sekedar mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif, melainkan harus bersifat pro job, dan pro poor agar seluruh lapisan masyarakat turut merasakan efek positif dari pertumbuhan ekonomi (growth with equality). Tiga jenis kebijakan tersebut juga dapat disebut sebagai strategi triple track yang merupakan koreksi atas kebijakan trickle down effect yang digunakan di masa orde baru. Secara umum, strategi triple track ini merupakan strategi untuk menuju pro poor growth. Strategi triple track menekankan pada percepatan pertumbuhan perekonomian yang berdampak pada peningkatan kesempatan kerja, di mana hal ini akan menurunkan tingkat kemiskinan rumah tangga yang ada di Indonesia maupun di Daerah. Tiga aspek pada strategi tersebut sejalan dengan penelitian Nallari et al (2011) yang mengemukakan bahwa keberpihakan pertumbuhan ekonomi terhadap masyarakat miskin dipandang dari tingkat pertumbuhan pendapatan rata-rata atau dengan kata lain terjadi penurunan ketimpangan distribusi pendapatan, tingginya nilai elastisitas kemiskinan terhadap pendapatan rata-rata, dan adanya pola penurunan kemiskinan yang tercermin dari pendapatan relatif rumah tangga.

Pertumbuhan ekonomi tidak selamanya berpihak kepada masyarakat miskin. Pada beberapa kasus, justru terjadi peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan yang memicu peningkatan jumlah keluarga miskin pada suatu Negara atau Daerah. Pernyataan di atas diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Hull (2009) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi akan menghasilkan efek positif terhadap kemiskinan jika pertumbuhan ekonomi ini bersifat employment intensive atau padat karya sehingga akan menyerap lebih banyak tenaga kerja yang nantinya akan menurunkan tingkat pengangguran dan. Namun sebaliknya, jika pertumbuhan ekonomi ini bersifat capital intensive atau padat modal, maka akan terjadi peningkatan pengangguran sehingga kemiskinan akan meningkat. Selain itu juga terjadi peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan dimana kaum kapitalis menjadi semakin kaya sedangkan populasi kaum miskin justru bertambah. Meningkatnya jumlah penduduk miskin padahal pertumbuhan ekonomi terus meningkat menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut tidak bersifat pro poor atau memihak terhadap masyarakat miskin. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah, sudah mampukah Pemerintah Indonesia atau Pemerintah Daerah untuk mengimplementasikan pertumbuhan ekonomi yang bersifat pro poor?

Untuk mendapatkan petunjuk dari pertanyaan di atas, maka kita perlu membandingkan tren pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan pada tahun yang sama. Korelasi antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan yang terjadi di Indonesia pada periode 2004-2013.

Ketika terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi maka tingkat kemiskinan cenderung menurun sehingga pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi negatif dengan tingkat kemiskinan. Selama periode 2004-2013, tingkat kemiskinan mengalami penurunan rata-rata tahunan sebesar 0,57% per tahun dan jumlah ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan pencapaian negara lain misalnya Kamboja, Thailand, Cina, dan Brasil yang hanya berada pada kisaran 0,1% per tahun (TN2PK, 2015).

Secara umum, perekonomian Indonesia cenderung menurun pada 2011-2012 yakni sebesar 6,2%. Walaupun mengalami tren penurunan, namun pertumbuhan yang ada masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi negara lain seperti India. Pada tahun 2012, India tercatat mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,2% sedangkan negara-negara ASEAN lainnya seperti Malaysia mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,6% disusul Vietnam dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% (IMF, 2013). Walaupun Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yakni di atas 5%, namun hal ini tidak diimbangi dengan distribusi pendapatan yang merata. Selama periode 2004-2013, ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia terus meningkat. Walaupun begitu, kemiskinan mengalami tren yang terus menurun selama periode tersebut dan jika hal ini terus berlanjut, maka bisa berada di bawah level 10% dan hal ini merupakan hal yang positif. Namun, efektivitas pertumbuhan ekonomi dalam menurunkan kemiskinan tidak berjalan dengan efektif pada periode tersebut karena ketimpangan distribusi pendapatan terus meningkat. Berdasarkan asumsi tersebut, dapat dikatakan bahwa efektivitas pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi kemiskinan akan menurun jika pada periode yang sama, ketimpangan distribusi pendapatan justru mengalami peningkatan sehingga tingkat keberpihakan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan akan menurun. Namun kita tidak dapat serta merta mengatakan bahwa pertumbuhan di Indonesia selama periode tersebut bersifat tidak pro poor. Untuk mengetahui hal  ini dengan lebih akurat, kita dapat menggunakan Pro Poor Growth Index (PPGI).

Selama kurun waktu 2004-2013, tingkat kemiskinan di Indonesia masih berada di di level dua digit, yakni berada pada kisaran 12%-16% dan berada pada tren yang negatif atau terus menurun. Di sisi lain,persentase pengangguran terbuka sempat menyentuh level dua digit pada tahun 2005-2007 dan selanjutnya, tingkat pengangguran ini terus menurun. Namun hal ini tidak diiimbangi dengan turunnya ketimpangan distribusi pendapatan. Selama periode tersebut, ketimpangan distribusi pendapatan justru menunjukkan tren positif. Timpangnya distribusi pendapatan ini akan mengurangi efektivitas pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi kemiskinan. Selama satu dekade terakhir, koefisien Gini berada pada kisaran 0,32-0,42. Kondisi ini akan makin memprihatinkan jika koefisien Gini berada di atas 50% atau 0,5 karena hal ini dapat memicu munculnya konflik sosial di masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas suatu daerah.

Data lain menunjukkan tingkat ketimpangan, kemiskinan, dan pengangguran di Indonesia selama periode penelitian, yakni dari tahun 2004-2013. Selama periode 2004-2013 tingkat pengangguran nasional cenderung menurun dan diduga turut menurunkan tingkat kemiskinan yang terjadi selama periode tersebut.

Pengangguran merupakan salah satu penghambat kemajuan perekonomian di negara berkembang. Pengangguran dan kemiskinan memiliki hubungan yang positif, sehingga ketika pengangguran meningkat, maka jumlah penduduk miskin juga meningkat. Hal ini karena pengangguran akan mengurangi pendapatan yang berdampak pada penurunan kesejahteraan suatu individu atau rumah tangga. Turunnya kesejahteraan karena adanya efek pengangguran akan meningkatkan peluang individu atau suatu rumah tangga untuk masuk ke dalam kategori miskin (Sukirno, 2010).  Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga memiliki hubungan negatif terhadap pengangguran. Ketika pertumbuhan ekonomi berada pada tren yang positif, maka pengangguran cenderung menurun. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu menggenjot pertumbuhan ekonomi yang bersifat pro job sehingga penyerapan tenaga kerja berjalan dengan lebih optimal. Hal ini akan membuat distribusi pendapatan menjadi lebih merata sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati efek pertumbuhan ekonomi. Adanya penyerapan tenaga kerja yang lebih optimal dapat menekan tingkat kemiskinan yang ada sehingga terjadi penurunan jumlah penduduk miskin.

Selain ketimpangan distribusi pendapatan dan pengangguran, faktor lain yang turut mempengaruhi kemiskinan adalah pembangunan manusia, yang diproksikan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan suatu indikator yang memiliki kemampuan untuk menjelaskan tingkat kesempatan penduduk pada suatu negara dalam mengakses suatu hasil dari pembangunan yakni pendidikan, kesehatan, dan sumber daya lainnya. IPM juga mampu untuk mengklasifikasikan apakah suatu negara tersebut tergolong maju, berkembang, atau terbelakang. IPM terdiri dari tiga komponen yang memiliki keterkaitan dengan produktivitas masyarakat. Tiga komponen tersebut terdiri dari pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang layak. Semakin sehat dan semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat, maka semakin tinggi tingkat produktivitasnya. Tingginya tingkat produktivitas berbanding lurus dengan tingkat pendapatan. Ketika tingkat pendapatan meningkat, maka semakin sejahteralah penduduk pada negara tersebut sehingga tingkat kemiskinan akan menurun. Pembangunan manusia sangat dipengaruhi oleh peranan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang tersedia untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang ada melalui pembangunan infrastruktur vital seperti rumah sakit, sekolah-sekolah, dan infrastruktur publilk lainnya. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan melalui peningkatan sumber daya manusia atau pembangunan manusia.

Berdasarkan paparan di atas, maka pemerintah memerlukan kombinasi kebijakan yang tepat sehingga permasalahan kemiskinan dapat teratasi melalui percepatan pertumbuhan ekonomi. Paparan di atas juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi juga dapat mempengaruhi kemiskinan secara tidak langsung. Pada efek tidak langsung, pertumbuhan ekonomi mempengaruhi kemiskinan melalui ketiga aspek di atas yakni ketimpangan distribusi pendapatan, pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Timmer (2004), dimana pemerintah perlu melakukan investasi modal manusia khususnya pada sektor pendidikan dan kesehatan. Indikator modal manusia pada penelitian ini diproksikan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Setelah itu, adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang merupakan hasil dari investasi modal manusia turut berperan dalam memberantas angka pengangguran. Keberhasilan penyeimbangan pada ketiga aspek tersebut akan menurunkan tingkat kemiskinan dengan lebih efektif.

Oleh karena itu, pemerintah yang berperan sebagai pembuat kebijakan (policy maker) harus mampu untuk mengetahui dari aspek ketimpangan distribusi pendapatan, pengangguran, dan pembangunan manusia, aspek manakah yang memiliki pengaruh yang paling signifikan dalam upaya menurunkan kemiskinan. Temuan ini dapat mempermudah pemerintah untuk mengatasi kemiskinan, dimana pemerintah nantinya akan lebih fokus pada satu permasalahan saja alih-alih memfokuskan pada lebih dari satu permasalahan, di mana hal ini akan mengurangi efektivitas dan efisiensi pemberantasan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi. (*)

*Dodo Kurniawan

(Mahasiswa Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya Malang)

Pertumbuhan Ekonomi Pro Poor Strategi TRIPLE TRACK

Related Post

Leave a reply