Kelembagaan Ekonomi yang Baik sebagai Faktor Utama Pertumbuhan Ekonomi

2905 views

Ilustrasi Gambar (Dok. www.perpusku.com)

PUSAKAPUBLIK.COM, Malang- Pencarian penjalasan terhadap faktor yang menyebabkan diperolehnya pertumbuhan ekonomi tersebut terus mengalami pembaruan.

Pada tulisan sebelumnya kita sudah membahas mengenai ” Gagalnya modal Sumber daya manusia, Sumber daya alam, Kepadatan Penduduk dan Teknologi, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Suatu Negara/Daerah”. sehingga diperlukan pemikiran alternatif untuk mengetahui faktor apa yang sekiranya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sebuah Negara/Daerah.

Dalam satu dekade terakhir ini muncul diskursus yang lebih intensif mengenai pentingnya faktor “kelembagaan” sebagai  variabel yang mendorong pertumbuhan ekonomi sebuah Negara. Kelembagaan- berbeda dengan faktor pendidikan, SDA (sumber daya alam), penduduk dan teknologi- dipandang bisa menjelaskan fenomena perbedaan pencapaian kemajuan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) antaranegara.

Jika faktor pendidikan (Human Capital), SDA, kepadatan penduduk, dan teknologi lebih merupakan faktor sederhana yang bisa dipisahkan dengan realiatas sosial; maka kelembagaan (rules of the game) justru hidup dan berjalan di atas realitas sosial masyarakat.

Kelembagaan dapat didefinisikan dan diklasifikasikan menjadi dua. Pertama, Bila berkaitan dengan proses, maka kelembagaan merujuk pada upaya untuk mendesain pola interaksi antarpelaku ekonomi sehingga mereka bisa melakukan kegiatan transaksi. dan

Kedua, jika berhubungan dengan tujuan, maka kelembagaan berkonsentrasi untuk menciptakan efisiensi ekonomi berdasarkan struktur kekuasaan ekonomi, politik dan sosial antarpelakunya.

Kelembagaan yang baik dicirikan oleh tiga hal berikut; (Acemoglu, 2003:27). Pertama, pemaksaan terhadap hak kepemilikan (enforcement of property right). Adanya hak kepemilikan di dalam masyarakat akan memberi insentif bagi individu untuk melakukan kegiatan ekonomi, misalnya investasi, perdagangan dan lain-lain.

Kedua, membatasi tindakan-tindakan para elit, politisi dan kelompok – kelompok berpengaruh lainnya yang berupaya untuk memperoleh keuantungan ekonomi tanpa prosedur yang benar, seperti perilaku mencari rente (rent-seeking behavior).

Ketiga, memberi kesempatan yang sama (equal opportunity) bagi semua individu untuk mengerjakan aktivitas ekonomi/ investasi, khusunya dalam meningkatkan kapasitas individu (human capital) maupun berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif lainnya.

Secara lebih eksplisit, Acemoglu dan Robinson (2012:74-76) menyebutkan bahwa kelembagaan merupakan sumber terpenting yang menentukan suatu negara/bangsa gagal atau maju perekonomiannya.

Negara yang kelembagaannya mapan atau inklusif (inclusive economic institutions) cenderung kinerja ekonominya bagus. Negara ini ditandai antara lain oleh adanya kelembagaan hak kepemilikan privat yang aman, sistem hukum yang tidak bias, dan penyediaan layanan pablik yang luas.

Korea Selatan,  Jepang , AS, Eropa, Singapura, dan banyak lainnya merupakan contoh negara-negara yang tergolong kelembagaannya mapan.

Sebaliknya, negara yang kelembaggaannya buruk/ekstraktif ( extrative economic institution ) mempunyai kinerja ekonomi yang jelek, misalnya pertumbuhan ekonomi yang tidak berlanjut, produktivitas yang rendah, dan kesejatraan ekonomi yang terbatas.

Disebut ekstraktif karena peningkatan kesejahtraan / pendapatan oleh salah satu orang/kelompok diperoleh dengan cara menghisap kesejahtraan /pendapatan orang /kelompok lain. Karakteristik ini antara lain yang terjadi di Zimbabwe, Korea Utara, Argentina, dan Kolombia.

Dalam jangka panjang kelembagaan tidak berhenti hanya menjadi fasilitator bagi pencapaian investasi dan kewirausahaan (enterpreneurship). Tugas penting dari kelembagaan adalah  antara lain; (1) menciptakan pasar  yaitu kelembagaan yang melindungi hak kepemilikan dan menjamin pelaksanaan kontrak.

(2) mengatur pasar (market regulating) yaitu kelembagaan yang bertugas mengatasi kegagalan pasar yakni kelembagaan yang mengatur masalah eksternalitas, skala ekonomi dan ketidaksempurnaan informasi untuk menurunkan biaya transaksi (misalnya: lembaga –lembaga yang mengatur telekomunikasi, transportasi dan jasa-jasa keuangan).

(3) menjaga stabilitas yaitu kelembagaan yang menjaga agar tingkat inflasi rendah, meminimumkan ketidakpastian makroekonomi dan mengendalikan kriris keuangan (misalnya: bank sentral, sistem devisi, otoritas moneter dan fiskal). Dan

(4) melegitimasi pasar  yaitu kelembagaan yang memberikan perlindungan sosial dan asuransi, termaksud mengatur distribusi dan mengelola konflik (misalnya: sistem pensiun, asuransi pengangguran dan dana-dana sosial lainnya).

Dengan demikian, “kesimpulan umum yang bisa diberikan adalah kelembagaan merupakan unsur terpenting dari pencapaian kemajuan ekonomi di suatu negara/daerah”.

Terlepas pada sumber daya alam yang melimpah, teknologi yang memadai, dan penduduk yang bermutu sangat mungkin menjadi sumber pertumbuhan ekonomi; namun semua itu tidak bisa menjadi pemicu kesejahteraan apabila tidak dipandu dengan sistem kelembagaan ekonomi yang baik.

Inilah yang terjadi di banyak negera berkembang, sehingga seluruh potensi ekonominya menjadi mubazir dan terjerembab dalam keterbelakangan/ kemiskinan yang tiada berujung.

Pada akhirnya, menurut Ikhsan (2000:36-37), kelembagaan memiliki kotribusi yang penting dalam pembangunan ekonomi mengingat adanya kegagalan pasar sebagai akibat mahalnya informasi dan pelaku pasar tidak menggunakan semua informasi yang diperoleh atau tidak mampu diperoleh.

Ketidaksempurnaan informasi dan keterbatasan kapasitas untuk mengelolah informasi akan mempengaruhi biaya transaksi yang mendasari pembentukan kelembagaan. Biaya transaksi muncul akibat mahalnya dan asimentris.

Biaya yang muncul bukan hanya untuk menjamin terjadinya transaksi, melainkan juga biaya monitoring dan penegakan. Pelaku ekonomi yang menguasai informasi dapat dengan mudah merenggut keuntungan karena kelembagaan merupakan modal sosial yang-sebagaimana faktor produksi lainnya seperti modal, tenaga kerja, tanah dan teknologi serta human capital– ikut menentukan output atau kesejahteraan dari suatu negara.

Kasus dalam sektor finansial merupakan salah satu contoh tentang bagaimana penting kelembagaan dalam pembangunan ekonomi. Masalah-masalah ketidaksempurnaan informasi ini muncul hampir di setiap kegiatan ekonomi selama terdapat potensi kegagalan mekanisme pasar yang diakibatkan oleh eksternalitas produksi, eksistensi barang publik, ketidaksempurnaan pasar dan lain-lain.

“Jadi, kelembagaan hadir bukan untuk meniadakan (mekanisme) pasar, tetapi keberadaan kelembagaan untuk memastikan bahwa pasar berjalan dengan rambu-rambu yang jelas sehingga seluruh pelaku ekonomi memperoleh akses yang sama dan memperoleh kepastian dalam berusaha.”

Negara – negara dengan kelembagaan yang baik lebih mampu mengalokasikan sumber daya secara efisien, sehingga perekonomiannya mampu berkerja lebih baik”.

Kelembagaan yang kuat dan baik juga akan melahirkan kebijakan ekonomi yang tepat dan kredibel, sehingga kegagalan pasar dalam bentuk apapun dapat teratasi dengan baik.

Demikian pula sebaliknya, kelembagaan yang buruk dan lemah hanya akan menjadi beban yang akan secara terus menerus menghalangi perekonomian untuk dapat bekerja dengan baik.

Kebijakan yang dilahirkan oleh kelembagaan yang buruk dan lemah juga memiliki resiko atau berpotensi besar mengalami kegagalan di tataran kebijakan. Hal tersebut tentu saja akan semakin memperburuk kerugian yang ditimbulkan oleh adanya kegagalan pasar.

oleh karena itu, dalam kurun waktu 10-20 tahun terakhir peran kelembagaan menjadi area paling populer dalam kajian ekonomi pembangunan sehingga muncul keyakinan bahwa kelembagaan (Institutions) bisa menjadi sumber efisiensi ekonomi dan kemajuan ekonomi yang telah diterima oleh sebagain ekonom, bahkan sebagian pengusungnya telah diganjar dengan penghargaan Nobel Ekonomi.(*)

*Dodo Kurniawan, SE., ME. (Mahasiswa Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya)

Dodo Kurniawan Kelembagaan Ekonomi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Baik

Related Post

Leave a reply