Bersama Dispenda, Polantas Gelar Razia STNK dan Pajak Kendaraan Bermotor

618 views

Tampak Beberapa Anggota Polisi Lalulintas Polres Dompu melakukan penindakkan kepada pengendara yang tidak memiliki kelengkapan surat. (foto Ardi)

PUSAKAPUBLIK.COM, Dompu – Pagi ini Polisi Lalulintas (Polantas) Polres Dompu dan instansi terkait melaksanakan razia operasi gabungan terhadap kendaraan yang STNK-nya mati atau belum membayar pajak hari ini. Razia dilakukan di Samping Kanan Jalan SD NEGERI 2 DOMPU Karijawa dan beberapa titik di kawasan Kabupaten Dompu dan sekitarnya, Rabu (05/09).

“Upaya ini dilakukan untuk mengoptimalkan pemeriksaan STNK, TNKB, dan pengesahan,” ujar Suwarli polantas Dompu kepada PusakaPublik.com.

Tampak Tiga Petugas UPTD. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi NTB Kabupaten Dompu sedang melakukan pemeriksaan Surat Pajak Kendaraan Bermotor. (Foto Ardin)

Razia ini dilaksanakan oleh petugas gabungan dari Polantas Polres Dompu, Dispenda, dan beberapa instansi terkait. Pelaksanaan razia gabungan akan di lakukan 8 kali dalam satu bulan dan di fokuskan pada roda dua dan roda empat.

“Kalau polisi bukan merazia pajak yang mati, tetapi keabsahan STNK kendaraan. Urusan pajak nanti ada petugas dari Dispenda yang mengeksekusi,” lanjutnya.

Dalam hal ini, polisi mengacu pada UU No 22 Tahun 2009 Pasal 68 ayat 1 yang berbunyi: setiap kendaraan bermotor yang dioperasionalkan di jalan wajib dilengkapi TNKB dan STNK.

Pasal 68 ayat 2 berbunyi: STNK memuat data kendaraan bermotor, identitas pemilik, nomor registrasi kendaraan bermotor, dan masa berlakunya.

Kemudian dalam Pasal 70 ayat 2: STNK dan TNKB berlaku lima tahun dan setiap tahunnya harus dimintakan pengesahan.

Tampak Petugas Gabungan melakukan pengaturan lalulintas ( foto Ardin)

Selain itu, polisi mengacu pada Perkap No 5/2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan. Dalam Pasal 37 ayat 2 disebutkan bahwa STNK berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan di jalan.

Dalam Pasal 37 ayat 3 pada Perkap tersebut juga disebutkan STNK berlaku lima tahun sejak tanggal diterbitkan pertama kali, perpanjangan, atau pendaftaran mutasi dari luar wilayah yang harus dimintakan pengesahan tiap tahun.

Dalam Surat Kapolri huruf C.1: STNK disahkan apabila pemilik kendaraan telah membayar PKB, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan, serta biaya PNBP pengesahan. Kemudian pada huruf E disebutkan bahwa STNK yang tidak dilaksanakan pengesahan dinyatakan tidak sah.

Tampak Beberapa Kendaraan Bermotor yang ditilang oleh Anggota Polantas Porles Dompu. (foto Ardin)

Pasal 288 ayat 1 berbunyi: setiap orang yang mengemudikan kendaraan di jalan yang tidak dilengkapi STNK dan STNK yang ditetapkan oleh Polri sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat 5 huruf a dipidana dengan kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu. (Ardin)

Dispenda Pajak & STNK Polantas Razia

Related Post

Leave a reply