Penyelesaian Konflik Pemilihan Umum

325 views

Oleh: Dr. (Cand) Murdan, M.H.

Dosen Luar Biasa Fakultas Syariah UIN Mataram

www.luc.edu

Pesta demokrasi di Indonesia adalah sebuah fenomena sosial politik yang selalu menarik untuk ditulis, didiskusikan dan ditinjau eksistensinya, baik tinjauannya secara yuridis-normatif maupun tinjauan teoritis lainnya. Dalam waktu dekat ini, masyarakat Indonesia akan menghadapai pesta demokrasi, baik ditingkat daerah maupun dikancah nasional. Sebagai negara hukum, masyarakat Indonesia harus paham tentang mekanisme, prosedur dan proses dalam pemilihan umum, sehingga, diharapkan tidak terjadi berbagai kecurangan dan ketidak adilan Pemilu.

Pada hakekatnya, mekanisme, prosedur, dan proses penyelesaian konflik Pemilu yang disediakan oleh negara tujuannya adalah tidak lain dan tidak bukan semata-mata untuk mewujudkan keadilan Pemilu. Menurut Refly Harun, penyelesaian sengketa Pemilu dan beberapa proses penyelesaian konflik Pemilu di pengadilan, pada dasarnya adalah sebuah elemen penting untuk mewujudkan keadilan Pemilu (electoral dispute resolution). Selain sarana persidangan yang disediakan oleh negara untuk mewujudkan keadilan Pemilu, negara juga mempersiapkan berbagai tindakan pencegahan (prevention) kecurangan dalam Pemilu, salah satunya adalah melalui jalur alternatif penyelesaian konflik Pemilu (alternative electoral despute resolution). Salah satu contoh nyata dalam hal ini adalah penyelesaian pelanggaran pemilu di Bawaslu, yang sering disebut sebagai semi persidangan (semi court).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenal dua jenis pelanggaran Pemilu yang disertai dengan berbagai upaya penyelesaian konflik Pemilu, jenis pelangaran dalam Pemilu itu adalah pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan pelanggaran administratif Pemilu. Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu (Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) diselesaikan sepenuhnya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Apabila penyelenggara Pemilu terbukti bersalah dalam sidang pleno DKPP, yang dalam prosesnya DKPP sudah melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap pengaduan tersebut, mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi, serta mempertimbangkan bukti lainnya, maka DKPP wajib memberikan sanksi terhadap penyelenggara Pemilu. Sanksi yang diberikan oleh DKPP kepada penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap untuk penyelenggara Pemilu. Putusan DKPP dalam sidang pleno tentang pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu tersebut bersifat final dan mengikat, dan penyelenggara pemilu wajib melaksanakan printah dari putusan DKPP tentang pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu tersebut.

Selain pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diberikan melalui mekanisme rekonsiliasi konflik Pemilu, hukum juga memberikan mekanisme penyelesaian konflik dalam hal terjadinya pelanggaran adminsitratif Pemilu. Pelanggaran administratif pemilu diproses sepenuhnya oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, dan Panwaslu kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing. Jenis pelanggaran administratif pemilu terdapat dalam Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, “pelanggaran administratif Pemilu yang meluputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan umum dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu”. Pelanggaran administratif Pemilu tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik Pemilu, sehingga, yang memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran andministratif Pemilu hanyalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Lantas pertanyaan selanjutnya adalah kapan Mahkamah Agung (MA), berwenang mengadili dugaan pelanggaran administratif pemilu? Dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang wewenang Mahkamah Agung (MA), yakni, mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Dari pasal 24A ayat (1) UUD Tahun 1945 tersebut terdapat poin yang mengatakan bahwa MA mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Salah satu kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang kepada Mahkamah Agung adalah mengadili pelanggaran administratif pemilu, yang diatur dalam Pasal 463, ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang mengatakan “calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan pasangan Calon yang dikenai sanksi administratif pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU ditetapkan”. Pasal inilah yang menjadi landasan hukum bagi Mahkamah Agung untuk menyelesaikan pelanggaran administratif pemilihan umum, dan sekaligus menjadi upaya hukum tertinggi dalam pelanggaran administratif pemilu. Jadi, MA dapat menyelesaikan konflik Pemilu ketika sudah ada putusan Bawaslu yang memerintahkan KPU untuk mengeluarkan keputusan KPU tentang pelanggaran administratif oleh peserta Pemilu. Keputusan KPU tentang pelanggaran administratif oleh peserta Pemilu itu dapat berupa pemberian sanksi admnistratif yang menyatakan tentang pembatalan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Apabila para peserta Pemilu berupa calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut merasa dirugikan oleh keputusan KPU tentang sanksi administratif itu, maka para calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden itu menggugat putusan KPU tersebut ke MA. Jadi, gugatan para calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut harus dialamatkan ke MA, dan MA diberi waktu 14 (empat belas) hari untuk menyelesaikan perkara tersebut, 14 hari itu terhitung sejak berkas perkara diterima oleh MA. Apabila MA membatalkan keputusan KPU tersebut, maka KPU wajib menetapkan kembali para calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut. Putusan Mahkamah Agung ini adalah bersifat final dan mengikat, dalam arti tidak ada upaya hukum yang lebih tinggi lagi.

Tidak saja MA yang ikut terlibat dalam permasalahan konflik pemilihan umum, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Mahkamah Konstitusi (MK) diberi kewenangan untuk mengadili konflik Pemilu. Pertanyaan selanjutnya, kapan PTUN dan MK berwenang mengadili konflik Pemilu? PTUN hanya mengadili sengketa proses pemilu ketika terdapat sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Jadi, PTUN hanya berwenang mengadili sengketa proses Pemilu. Dalam Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mendefinisikan sengketa proses Pemilu, yakni sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Unsur terpenting dari penyelesaian sengketa proses pemilu di PTUN adalah adanya putusan yang dikelurkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan ada calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik yang dirugikan oleh keputusan KPU tersebut. Kerugian para calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk gugatan ke PTUN, dan PTUN diberikan waktu selama 21 (dua puluh satu) hari untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu itu, terhitung sejak gugatan tersebut dinyatakan lengkap. Putusan PTUN itu bersifat final dan mengikat, dalam arti tidak ada upaya hukum lebih tinggi lagi. Apabila PTUN menyatakan bahwa gugatan diterima atau dikabulkan, maka KPU wajib menindaklanjuti ptusan PTUN tersebut.

Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, yakni, MK berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Jadi, dalam penyelesaian konflik pemilihan umum, MK hanya mengadili tentang perselisihan hasil Pemilu. Dalam pasal 473 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memberi batasan tentang perselisihan hasil Pemilu, yang meliputi perselisihan antar KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan persoalan suara hasil Pemilu secara nasional. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilihan umum. Selain perselisihan hasil pemilihan umum DPR, DPD, dan DPRD, Mahkamah Konstitusi juga berwenang menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara nasional yang meliputi perselisihan hasil penetapan perolehan suara, dan dapat mempengaruhi penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Dari argumen di atas, dapat ditarik pemahaman hukum bahwa kewenangan MK dalam penyelesaian konflik Pemilu hanya sebatas pada perselisihan hasil Pemilu dalam kancah nasional, yang melingkupi pemilihan umum DPR, DPD, DPRD, dan Presiden beserta Wakil Presiden.

Berangkat dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa: Pertama, PTUN berwenang mengadilu sengketa proses Pemilu, yang berawal dari adanya putusan yang dikelurkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan ada calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik yang dirugikan oleh keputusan KPU tersebut. Putusan PTUN itu bersifat final dan mengikat, dalam arti tidak ada upaya hukum lebih tinggi lagi atau upaya hukum lain. Kedua, MA berwenang mengadili pelanggaran administratif Pemilu. Yakni, apabila para peserta Pemilu berupa calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut merasa dirugikan oleh keputusan KPU tentang sanksi administratif berupa pembatalan itu, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, maka para calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden bisa menggugat putusan KPU tersebut ke MA. Ketiga, MK berwenang mengadili perselisihan hasil pemilihan umum dalam kancah nasional, yang melingkupi pemilihan umum DPR, DPD, DPRD, dan Presiden beserta Wakil Presiden.

Hukum Politik

Related Post

Leave a reply