REVOLUSI PERTANIAN INDONESIA MELALUI PENGEMBANGAN SISTEM KLUSTER SEKTOR PERTANIAN

216 views

Oleh: Sumiyati Tuhuteru, M.Sc.

Dosen Program Studi Agroteknologi, Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Petra Baliem Wamena, Papua.

Foto: Sumiyati Tuhuteru, M.Sc

Pertanian Indonesia saat ini mengalami permasalahan pelik dalam usaha pemenuhan kebutuhan pangan, sampai saat ini pun masih bergantung pada impor pangan, meningkatnya kemiskinan dan kesenjangan pendapatan antar golongan masyarakat dan antar wilayah. Meninggalkan sektor petanian dalam pembangunan nasional sendiri akan membawa bangsa ini kepada krisis, namun membangun pertanian Indonesia tanpa komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan petani, akan membawa bangsa ini pada krisis keadilan. Untuk itu, pemerintah selaku pemegang otoritas tertinggi pembangunan nasional diharapkan dapat tegas dalam pengambilan keputusan dan pengembangan strategis pertanian Indonesia.

Eksploitasi lahan telah marak terjadi, melalui alih fungsi lahan pertanian menjadi pembangunan industri dan sebagainya, yang menyebabkan terjadi perubahan budidaya tanaman subsisten ke sistem budidaya yang berorientasi pasar, yang tidak menutup kemungkinan terjadi peralihan areal pertanian ke areal terpelosok. Pada akhirnya juga menemukan problematika besar yang cukup bersinggungan dengan alam sekitar, seperti topografi lahan yang tidak seharusnya membudidayakan tanaman hortikultura dan pangan, masalah kesuburan tanah yang tidak spesifik untuk tanaman yang dibudidayakan, bahkan jauh dari pemukiman petani. Contohnya sistem budidaya di daerah lereng/badan gunung, yang diketahui merupakan lahan tumbuh tanaman berkayu dan berfungsi sebagai penadah hujan atau merupakan daerah serapan air. Selain itu, pemberian sarana produksi yang tidak memperhatikan daya dukung lahan, mengakibatkan terjadi penurunan daya dukung lahan, terjadi kerusakan lahan yang berdampak negatif kepada penduduk sekitar. Peralihan yang terjadi menyebabkan daerah pemukiman warga menjadi langganan banjir dan tanah longsor saat ini.

Masalah lainnya adalah nilai jual produk terbilang rendah ke tangan para tengkulak yang tak dapat dihindari, menyebabkan petani “tercekik”. Ini merupakan salah satu pemicu tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia. Untuk itu, upaya pemutusan rantai distribusi ke tangan tengkulak harus dipertegas dengan menciptakan metode pemasaran terbaru, seperti menciptakan wadah khusus penyaluran hasil produksi petani untuk selanjutnya memiliki nilai jual. Selain itu, infrastruktur yang belum memadai menjadi faktor pendukung petani untuk melepaskan hasil panen mereka ke tangan tengkulak dengan harga yang sangat rendah. Hal ini selanjutnya, berefek pada nilai tukar petani yang terlihat rendah untuk disetiap provinsi di Indonesia. Dari persoalan-persoalan tersebut, alangkah baiknya jika pemerintah menerapkan sistem kluster sektor pertanian, yakni dari ke-34 provinsi di Indonesia masing-masing dapat mengembangkan satu jenis komuditas. Seperti, Maluku dengan tanaman rempahnya, NTB dengan tanaman jagungnya, Sulawesi Tengah dengan tanaman bawang merahnya, Papua dengan kakaonya. Begitu pun provinsi lainnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan hasil pertanian dan menjawab kesenjangan pendapatan yang terjadi saat ini. Selain itu, dapat memutuskan impor pangan dan meningkatkan nilai ekspor, serta meningkatkan nilai estetika yang berpengaruh pada bidang pariwisata dan kelestarian lingkungan. Kesemuanya ini dapat diwujudkan melalui pengembangan kelembagaan pertanian, pengembangan SDM pertanian, pengembangan inovasi dan teknologi pertanian, pengembangan komoditas pertanian setempat, pengembangan infrastruktur terutama daerah pedesaan dan pengembangan kebijakan pertanian.

Dompu Indonesia NTB Pertanian

Related Post

Leave a reply