MENGUJI NETRALITAS POLRI DALAM PILPRES 2019

479 views

Oleh: Rifaid, M.IP.

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Mataram

Foto: Rifaid, M.IP.

Pemilihan umum 2019 tinggal menghitung hari lagi, 17 april 2019 menjadi sejarah baru Bangsa Indonesia dalam menjalankan Demokrasi yang tergolong masih berumur muda (seumuran jagung), jika sebelumnya pesta demokrasi Pemilu yang dipisahkan antara pemilu legislatif (DPR, DPDRD dan DPD) dengan pemilu presiden, namun tahun 2019 akan dilaksankan secara serentak, hal tersebut menjadi salah satu wacana yang menarik dalam kajian ilmu sosial politik, terutama dampaknya terhadap  perilaku pemilih. 

Hiruk-pikuk pemilu 2019 menjadikan tahun politik 2019 begitu panas dan sexi, hal demikian bukan karena pertarungan atau duel yang berulang antara Jikowi dan Prabowo, namun pemilu atau pemilihan presiden kali ini lebih banyak dipengaruhi kemajuan teknolgi informasi yang begitu cepat sehingga mengubah pola dan struktur politik Indonesia, pengaruh teknogi informasi, khususnya media sosial banyak mengubah cara pandang pemilih dalam menentukan pilihannya pada calon presiden dan wakil presiden 2019. Dengan kemudahan akses informasi yang begitu cepat khusunya kaum muda, mampu memperbandingkan secara rasional realisasi kinerja Pemerintah selama 5 (lima) tahun dengan janji politiknya, apakah  selaras antara janji dan realisasi kinerja?

Walaupun banyak lembaga survey seperti Charta Politika dan Indikator memberikan informasi tingginya kepuasaan masyarakat terhadap kinerja Pemerintahan Jokowi-JK 56% (Kompas, 2017), namun tidak memuaskan hasrat para kaum milenial atas hasil survei tersebut, masyarkat pada umunya begitu juga kaum milenial lebih banyak melihat kontras atas hasil hasil survei tersebut dengan kondisi masyarakat di lapangan. Kemiskinan, pengangguran, lemanhya nilai mata uang, turunya daya beli masyarakat, anjloknya harga hasil tani, nelayan, menjadi banyak alasan betapa hasil survei bisa diotak-atik berdasarkan pemesanan dan tidak sesuai dengan kedaaan di masyarakat bawah.

Namun pembahasan kita bukan soal yang di atas, karena hal di atas bisa dianggap subyektif, penulis lebih tertarik membahas Pilpres dan keterkaitannya dengan Polri sebagai alat Negara. Bagaimana posisi Polri dalam sebuah Negara Demokrasi seperti Indonesia terlibat secara politik dalam Negara Kesatuan Negara Indonesia.

Akhir-akhir ini santer tersebar secara luas di dunia maya atau media sosial seperti facebook, Watshapp, twiter, dan instagram, aparat Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melakukan aktivitas yang sebenarnya dibatasi runag geraknya oleh Undang-Undang dan peraturan-peraturan lainnya. Salah satu wacana yang berkembang dan menjadi sorotan publik, bahwa Polri sebagai institusi yang semestinya “netral” dalam perhelatan Pilpres menjadi “alat kekuasaan”  untuk melaksanakan tugas-tugas tim sukses salah satu Capres-Cawapres (Petahana), mulai dari aktivitas membagikan sembako, membagikan poster-poster Capres-Cawapres, memobilisasi massa dan  team buzzer untuk menggiring public opinion di dunia maya, dalam rangka menaikan elektabilitas Petahana, dan menggiring opini untuk menjatuhkan lawan (penantang).

Kerja-kerja yang dilakukan angggota Polri begitu sestamatis dan teroragnisir, mengingat institusi Polri memegang asas perintah berdasarkan Komando tertinggi, sehingga anggota di bawah harus taat terhadap perintah atasan tertinggi. Pertanyaan yang muncul, apakah yang dilakukan oleh anggota Polri benar berdasarkan aturan atau regulasi yang berlaku di Negara kesatuan Indonesia?

Sebenarnya posisi Polri dalam politik indonesia begitu jelas dan terang diatur dalam Undang-Undang yang berlaku, khusunya pada Undang-undang No. 20 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada pasal 28 Undang-undang No.20 tahun 2002, begitu eksplisit (tegas) posisinya dalam politik Praktis, yang bunyinya, (a). Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap Netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis, (b). Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunaan hak pilih dan memilih, (c). Angota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Berbeda dengan aparatur sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) lainnya yang masih diberikan hak untuk memilih, Polri dan TNI benar-benar tidak diberi kesempatan yang lebih, ikut lebih dalam urusan politik praktis sehingga ruang geraknya sangat-sangat dibatasi. Hal tersebut menjadi dilematis bagi Institusi Polri yang juga memiliki kepentingan “Politik”. Permasalahan yang muncul dan begitu rancu dalam Unda-Undang tersebut, terutama pada Pasal 2 UU No.2 Tahun 2002, tentang Netralitas Polri, yang salah satu fungsinya sebagai Fungsi Pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, juga pelayanan kepada masyarakat. Menurut Bambang Widodo Umar, Guru Besar Sosiolog Fisip UI, perumusan fungsi kopolisian dalam pasal tersebut bisa menjadi alat ke arah organ kepolisian menjadi agent of political stabilistion Pemerintah kerana memang posisinya di lingkungan eksekutif, sehingga akan menganggu “netralitas” dalam menjalankan tugasnya. karena indonesia sudah menganut negara demokrasi, semestinya fungsi kepolisian “penegak hukum dan “netral”  bukan menjadi bagian kepentingan Kekuasaan dan Partai Politik tertentu, karena jika hal tersebut terjadi pasti akan mengganggu tugas yang menjadi tumpuan utamanya.

Fenomena ketidak”netral”an elit Polri aktif secara langsung dalam kancah politik praktis di Indonesia bukanlah hal baru, sejak orde lama, orde baru, hingga bergulirkan era roformasi menjadi hal berulang-ulang, hal demikian karena disebabkan dua hal. Pertama, memang Polri langsung di bawah kekuasaan eksekutif. Kedua, tidak ada sanksi yang mengikat secara tegas terhadap anggota Polri yang terbukti terlibat dalam politik praktis.

Berdasarkan dua alasan tersebut dalam tinjuan secara politik, memang akan memungkinkan selalu institusi seperti Polri akan terus menjadi “alat kekuasaan” untuk melanggengkan kekuasaan Rezim (petahana) untuk kembali berkuasa. Jika hal ini terus dibiarkan, dampaknya pasti akan mengganggu stabilitas politik dan menghancurkan Demokrasi yang sudah dibangun susah payah. Kita tidak ingin kembali seperti Orde Baru menjadikan topeng Demokrasi yang non-kooperatif, pemilu tetap dilakukan, namun “curang” alat Negara seperti TNI dan POLRI yang saat itu ABRI menjadi alat melegitimasi kekusaan yang Penguasa, untuk memobilasi massa, dan mangancam publik ketika tidak memilih rezim otoriterianisme. Itulah sebabnya, kritik dari Max Stiner, Tujuan Negara selalu sama yaitu untuk membatasi invidu, menjinakannya, menundukannya dan menaklukannya. Kritik tersebut menggambarkan bagaimana seharusnya Negara hanya menjadi “penjaga malam” berubah menajdi “Leviathan” monster yang menakutkan bagi warga masyarakatnya, sehingga masyarakat atau rakyat selalu tunduk kepada penguasa. Semestinya ketika kita sudah sepakat menganut Negara Demokrasi, cara-cara Otoriterianisme yang diparktekan Orde Baru dengan memanfaatkan alat negara (TNI dan POLRI) untuk melanggengkan kekusaan harus dihapus dan dihilangkan, sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara kita berjalan sesuai koridor yang sudah ditetapkan dalam konstitusi dan Undang-undang yang berlaku. Semoga Pemilu Presiden (Pilpres) dan pemilu Legislatif (Pileg) 2019 Polri benar-benar “netral” dengan slogannya yang terpampang di baliho-baliho begitu besar sepanjang jalan-jalan kota/desa “POLRI-TNI menjamin keamanan” pemilih sampai ke TPS. Slogan tesebut seharusnya bukan hanya ditujukan kepada publik yang akan memilih, namun semestinya slogan tersebut harus membentengi diri setiap anggota Polri untuk tetap menjaga dan menahan diri tetap sebagai aparat keamanan, penegak hukum, pengayom masyarakt dan benar-benar “netral” dalam perhelatan Pilpres 2019 ini.

Netralitas Pileg Pilpres POLRI

Related Post

Leave a reply