Momentum Pilkada Isu Kemiskinan Mencuat Kembali

471 views
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Dompu 2010-2018 (Sumber Data, BPS NTB dan BPS Kabupaten Dompu)

Pembangunan senantiasa dilakukan oleh pemerintah, namun masalah kemiskinan tetap mucul dipermukaan apalagi saat momentum pemilihan kepala daerah, hingga momentum pemilihan kepala desa pun tetap menjadi topik yang menarik. Mengapa Topik Kemiskinan Menjadi Menarik!.

Kemiskinan merupakan salah satu indikator kesejahteraan rakyat. Kimiskinan didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya (BPS, 2018). Hak-hak dasar tersebut antara lain hak akan terpenuhinya kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan dan lain-lain. Adapun faktor penyebab kemiskinan dapat disebabkan oleh aspek sosial, ekonomi dan budaya.

Mengukur kemiskinan dipercaya dapat menjadi instrumen yang penting bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin.  Berkurangnya penduduk miskin menggambarkan meningkatnya kesejahteraan dan sebaliknya bertambahnya  penduduk miskin menjadi tanda atau indikasi menurunnya kesejahteraan.  Hal ini dapat dipahami bahwa penduduk miskin merupakan penduduk dengan pendapatan rendah sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan layak.

Dalam mengukur kemiskinan BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Dilihat dari perspektif tugas dan kewajiban pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, salah satu fokus utamanya adalah mengentaskan kemiskinan. Sebab kemiskinan dipandang sebagai permasalahan yang selalu menjadi perhatian banyak pihak.

Untuk mengentaskan Kemiskinan, banyak program yang dikucurkan oleh pemerintah pusat baik berupa program keluarga harapan (PKH), Rastra, dan berbagai program lainnya. Begitupun pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Di Kabupaten Dompu sendiri program pengentasan kemiskinan dientaskan melalui program Pijar. Program ini diyakini sebagai jalan pintas mengentaskan kemiskinan.

Setidaknya selama kurang lebih 9 tahun kepemimpinan HBY sebagai Bupati Dompu telah menempatkan Dompu sebagai daerah yang sejajar dengan daerah lainnya, meskipun banyak aspek-aspek lain juga mengalami ketertinggalan.

Dalam kaitannya dengan kemiskinan sebagai salah satu indikator kesejahteraan rakyat, selama sembilan tahun kepemimpinan HBY telah terjadi penurunan angka kemiskinan dari tahun 2010 sebesar 19,90% atau 43, 665 jiwa dan pada 2018 menjadi hanya sebesar 12,40%  atau 30,740 jiwa. Artinya selama sembilan tahun memimpin HBY telah mampu meng-entaskan penduduk dari kemiskinan sekitar 12,925 jiwa atau turun 7,5%.  Artinya Setiap tahun ada 1,436 jiwa (0,8%) yang meningkat taraf hidupnya.

Namun, persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin, tetapi penyebaran pengeluaran atau pendapatan dari penduduk miskin perlu juga diperhatikan. Gambaran ini dapat dilihat dari tingkat kedalam dan keparahan kemiskinan. Selama kepemimpinan HBY tingkat kedalaman (P1) dan keparahan (P2) kemiskinan sangat fluktuatif dan cenderung meningkat. Artinya bahwa kebijakan dalam mengentaskan kemiskinan tidak hanya bertujuan untuk memperkecil jumlah penduduk miskin saja akan tetapi juga harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Tingkat kedalaman kemiskinan (P1) menggambarkan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, artinya semakin tinggi nilai indeks kedalam kemiskinan maka akan semakin lebar kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

Data indeks kedalaman kemiskinan kabupaten Dompu pada tahun 2010 sebesar 2,92 dan meningkat di tahun 2011 sebasar 2,98. Namun turun di tahun 2012  dan 2013 menjadi 1,98 dan 1,93, meningkat lagi di tahun 2014 dan 2015 menjadi 2,22 dan 2,40 dan turun lagi di tahun 2016 hingga 2018.  Selama sembilan tahun rata-rata indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Dompu sebesar 2,17 angka ini mengindikasi bahwa tingkat kedalaman kemiskinan yang menggambarkan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan masih parah, hal ini sebab angka rasio indeksnya berada di angka 2,17.

Pada aspek tingkat keparahan kemiskinan (P2) memberikan gambaran tentang penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi angka indeks keparahan kemiskinan maka akan semakin timpang pengeluaran diantara penduduk miskin.

Kabupaten Dompu pada tahun 2010 memiliki indeks keparahan kemiskinan sebesar 0,81 dan mengalami penurunan hingga taahun 2018 menjadi sebesar 0,34, dengan rata-rata indeks keparahan kemiskinan selama sembilan tahu sebesar 0,51.  Semakin turunnya indeks keparahan ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan penyebaran pengeluaran semakin menurun juga. Artinya pengeluaran diantara penduduk miskin semakin merata.

Namun disisi lain peningkat kesejahteraan rakyat yang setiap tahun 1,436 jiwa atau selama sembilan tahun sekitar 12,925 jiwa tersebut perlu menjadi atensi bagi kita semua. Terutama untuk mempertanyakan mengapa mereka bisa keluar dari kemiskinan. Pertanyaan ini penting untuk diajukan agar kita dapat memastikan program-program yang mana saja dan dari sumber anggaran mana program tersebut, apakah APBN, APBD Provinsi atau APBD Kabupaten.  Hal ini diperlukan agar tidak ada saling klaim kesuksesan antara pemerintah Pusat dan Daerah.

Sebab pengklaiman keberhasilan dapat dibenarkan makalah priotitas anggaran pada program-program yang telah mempu mengurangi angka kemiskinan. Artinya Pemerintah Daerah bisa saja mengklaim bahwa penurunan tingkat kemiskinan adalah buah dari kebijakan dan program kerjanya, namun itu belum cukup manakala anggaran pada program tersebut yang bersumber dari APBD minim bahkan tidak ada. (*)

*Dodo Kurniawan, SE., ME. (Direktur Indikator Ekonomi NTB)

Related Post

Leave a reply