Kekuatan Dinasti Politik dalam Pelayanan Publik

211 views

KEKUATAN DINASTI POLITIK DALAM PELAYANAN PUBLIK

PusakaPublik.com (Sumbawa Besar) – Pemerintahan daerah merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pelayan publik tanpa harus memandang siapa dan dari golongan mana. Sebagimana dalam UUD NRI 1945 pasal 1 ayat (2) ialah Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Negara Indonesia ini merupakan negara keadulatan sebagaimana pendapat Johon Austin tentang Supreme Legislator dapat dilihat pada peranan anggota Eksekutif dan legislatif yang dipilih oleh rakyat, dan legislatif dipilih oleh rakyat guna menjadi wakil dari rakyat untuk duduk di kursi parlemen. Negara Indonesia juga selain menerapkan sistem negara kedaulatan juga menerapkan sebagai negara kesejahteraan (welfare state), hal ini termaktub dalam pembukaan UUD 1945 dalam alinea ke 4 yakni “… untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, …” dengan adanya kalimat memajukan kesejahteraan umum, maka disinilah peran pemerintah untuk meningkatakan kualitas hidup rakyatnya, dengan diadakannya sistem pelayanan publik. Namun, pelayanan publik sering kali menjadi permainan penguasa untuk mencari, mempertahankan, meninggikan dan bahkan menjatuhkan orang lain demi kepentingan politikya inilah yang biasa disebut dengan politik dinasti.


Dewasa ini telah diketahui hal-hal yang termaktub dalam UUD NRI 1945 pada bab III tentang kekuasaan pemerintah negara pasal 6A ayat (2) menjelaskan bahwa Presiden dan wakil Presiden diusul oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Hal ini berarti bahwa kepala negara dalam memangku kekuasaan negara harus diusung melalui partai politik ini merupakan amanat UUD NRI 1945 setelah amandemen dan menjadi batu uji pelaksanaan dari pemilihan kepala negara. Akan tetapi dalam pasal-pasal selanjutnya yang juga termaktub dalam Bab VI tentang pemerintahan daerah pasal 18 ayat (4) menjelaskan bahwa Gubernur, Bupati dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Dalam pelaksanaan pasal ini bahwa diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang tersendiri yakni dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Penganggati Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Bahwa pemilihan kepala daerah selanjutnya disebut pilkada dapat dilakukan oleh semua pihak tanpa harus berasal dari partai politik. Dengan adanya perbedaan yang terdapat didalam dua pasal dengan Undang-Undang yang berbeda ini ketika dikaji lebih dalam terdapat ruang lingkup yang memang ketika pemilihan presiden melibatkan semua masyarakat seluruh Indonesia, sedangkan ketika pemilihan kepala daerah hanya mencakup daerah itu sendiri.


Politik merupakan hal yang sudah melekat pada lingkungan hidup manusia. Politik hadir dimanapun dan kapanpun, tanpa pernah diminta, tanpa sadar atau dalam keadaan sadar sekalipun, politik turut serta mempengaruhi hidup semua orang baik sebagai individu maupun dalam kelompok masyarakat. Politik dalam hal ini berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan, politik sebagai alat untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan. Namun, politik juga dapat sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum, juga sebagai konflik dalam rangka mencari atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting dan cara pandang dalam berpolitik, atau memandang sisi politik itu sendiri. Politik tidak hanya berbentuk partai politik, akan tetapi setiap kejadian juga bisa menjadi bagian dari politik. Kegiatan pemilihan Kepala Pemerintahan baik untuk negara maupun untuk daerah juga merupakan wujud dari berpolitik, menyampaikan hak suara dalam hal hak memilih dan/atau hak untuk dipilih merupakan wujud dari pelaksanaan politik, keberpihakan pada suatu halpun merupakan tindakan politik.
Hal ini ketika di kaitakan dengan esensi kepemerintahan yang baik (good governance) dicirikan dengan terselenggaranya pelayanan publik yang baik, hal ini sejalan dengan esensi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang ditujukan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat, dan meningkatkan pelayanan publik. Kinerja manajemen pemerintahan yang buruk dapat disebabkan berbagai faktor antara lain: ketidakpedulian dan rendahnya komitmen terhadap pimpinan, pimpinan manajerial atas, menengah, dan bawah, serta tidak adanya kualitas dari pemerintah akibat jabatan yang diperoleh karena politik balas budi atau politik dinasti. Politik dinasti yang kian marak dapat meningkatkan korupsi sumber daya alam dan lingkungan, kebocoran mengenai dana APBN dan/atau APBD, serta dalam penyelahgunaan dana tersebut.


Karena politik dinasti dapat mengakibatkan pemimpin memiliki pengaruh besar, dan dapat mendorong, adik, kakak, anak atau istri atau bahkan suami mereka untuk masuk dan terlibat dalam sistem pemerintahan. Ketidakadilan seperti inilah yang mengakibatkan pelayanan publik terkadang tidak maksimal. Karena memang Politik dinasti ialah suatu tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau pemilik kekuasaan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaannya. Politik dinasti dilakukan dalam lingkup ikatan kekeluargaan. Sebab dinasti lebih identik dengan sistem monarkie (kerajaan). Politik ini sebagai gejala neopatrimonialistik, yakni merupakan sistem patrimonial yang mengutamakan generasi politik berdasarkan ikatan genealogis daripada merit system dalam memandang prestasi. Tanpa disadari orang-orang yang melakukan politik dinasti tidak hanya akan merusak masyarakat tetapi juga pada struktur kepartaian.


Dalam hal ini peranan pemerintah harusnya mempertahankan aturan sebagimana yang telah diawal sudah di sampaikan (dalam sumpah jabatan) karena memang seorang yang sudah dalam ikatan pemerintah daerah atau dalam hal ini adalah pelayan publik. Ketika berbicara tentang pelayanan publik maka sama halnya kita berbicara tentang Aparatur Sipil Negara. Pada pasal 1 poin (1) UU ASN menjelaskan bahwa ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah, sehingga dapat diartikan bahwa ASN ini merupakan profesi pemerintahan. Pada pasal 1 poin (2) UU ASN menjelaskan mengenai Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai ASN dapat diartikan sebagai pegawai tetap dan PPPK yang bekerja atau mengabdi pada negara melalui bidang pemerintahan dan diberikan hak berupa upah oleh negara berdasarkan pada aturan yang berlaku. Pada pasal 1 poin (3) dijelaskan bahwa ada yang disebut dengan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sehingga jika politik dinasti ini terus terjadi dan tetap ada maka pelayanan publik ini akan terus berdampak. Tercantum sangat jelas dalam UU ASN pasal 12 yang menjelaskan tentang peran ASN ialah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Artinya bahwa ASN tidak boleh ikut serta dalam kegiatan politik apalagi sampai melakukan hal-hal yang menggunakan fasilitas negara. Ini menjadi pelanggaran yang cukup berat. Dalam hal ini ada peranan Kepala Aparatur Sipil Negara selanjutnya disebut KASN juga sangat dibutuhkan, dikarenakan tugas KASN ialah menjaga kenetralan dari ASN yang berada dibawahnya. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 27 UU ASN KASN merupakan lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan Pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Sehingga ada kontrol dan pengawasan dari KASN dalam hal ini. (Oleh/ Rimas Intan Katari, S.H.,
Asisten Dosen Fakultas Hukum UNSA).

Dinasti politik Kekuatan Pelayanan Publik

Related Post

Leave a reply